Menteri Agama Gebrak: Tak Satu Izin Keluar Negeri Pakai APBN Saya Keluarkan

Di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/12) lalu, Menteri Agama Nasaruddin Umar berbicara blak-blakan. Dalam Dialog Media Refleksi Kerja Kemenag 2025 itu, ia menegaskan komitmennya untuk mengencangkan ikat pinggang anggaran. Efisiensi, menurutnya, bukan sekadar wacana. Ia menerapkannya secara ketat, bahkan dengan langkah yang bagi sebagian orang terasa keras: melarang pejabatnya jalan-jalan ke luar negeri pakai uang APBN.

"Dan pada saat yang bersamaan juga saya mohon maaf kepada teman-teman para pejabat, efisiensi itu betul-betul kami efektifkan," ujar Nasaruddin.

Sejak pertama kali menduduki kursi menteri, klaimnya, belum satu pun izin yang ia keluarkan untuk perjalanan dinas ke luar negeri dengan biaya negara. Permintaan dari rektor atau pegawai, ia tolak mentah-mentah. Kecuali, ya, kalau mau pakai hak cuti dan biaya sendiri.

"Seingat saya, belum pernah saya mengizinkan satu orang pun pejabat kami keluar negeri kalau menggunakan APBN. Rektor pada minta macam-macam, no. Pegawai kita juga ya tidak bisa," tegasnya.

Nah, urusan pribadi? Itu jelas wilayah terlarang. Misalnya, ada yang mau menghadiri wisuda anak di luar negeri. Silakan saja, kata Nasaruddin. Tapi jangan harap menyentuh anggaran negara untuk hal semacam itu.

"Ada yang mau wisuda anaknya di luar negeri, monggo silakan, tapi jangan pernah menyentuh APBN," imbuhnya.

Persoalan lain yang ia soroti adalah kebiasaan lama yang boros: membawa rombongan besar saat kunjungan kerja. Menurutnya, ini cuma membebani daerah yang dikunjungi dan menguntungkan pihak-pihak seperti maskapai atau hotel. "Kenapa harus didampingi oleh banyak orang?" tanyanya retoris.

Tak cuma soal perjalanan, Nasaruddin juga memberi pesan keras ke jajarannya di daerah. Saat ia berkunjung, jangan sekali-kali memberikan fasilitas atau pemberian di luar haknya sebagai menteri. Ia mengaku sangat serius dengan hal ini.

"Dan saya juga minta kepada Kanwil, pejabat yang saya kunjungi, jangan pernah memberikan apa pun yang bukan haknya Menteri," ucapnya.

Lalu, kalau ada yang nekat memberi? Nasaruddin punya prosedur tetap: dikembalikan. Bahkan, beberapa kali pemberian seperti itu sudah ia serahkan ke KPK. Ia tak mau publikasi berlebihan soal pengembalian ini. "Karena tidak ada untungnya juga, nanti ada rianya," tutupnya lugas.

Jadi, begitulah. Gaya kepemimpinannya jelas ingin berbeda, menekankan keteladanan dan penghematan mulai dari lingkungan internal kementerian sendiri. Langkah-langkahnya mungkin terasa sederhana, tapi justru di situlah tantangannya.