Muslim Arbi Soroti Kinerja Sugiono: Menlu Terburuk Sepanjang Sejarah RI

Muslim Arbi: Sugiono Disebut Menlu Terburuk Sepanjang Sejarah RI

Kritik pedas datang dari pengamat politik dan hukum Muslim Arbi. Kali ini, sasarannya adalah Menteri Luar Negeri Sugiono. Tanpa basa-basi, Arbi menyebutnya sebagai menteri luar negeri terburuk yang pernah dimiliki Indonesia. Dasarnya? Sugiono dinilai tak punya kapasitas, minim pengalaman, dan lemah dalam kemampuan strategis untuk memimpin diplomasi yang berdaulat.

Padahal, posisi Menlu itu strategis banget. Di tengah dinamika geopolitik global yang ruwet, jabatan ini menentukan arah politik luar negeri kita. Tapi, alih-alih tampil sebagai negarawan, Sugiono justru dianggap gagal total.

“Sugiono tidak punya kapasitas sebagai diplomat. Tidak terlihat kemampuan membaca peta geopolitik global, tidak terlihat kecakapan membangun komunikasi strategis di forum internasional, dan tidak ada prestasi diplomatik yang bisa dibanggakan,”

Begitu kata Muslim Arbi dalam keterangannya, Senin (22/12/2025).

Nah, kritik ini ternyata bukan cuma dari kalangan pengamat. Sebelumnya, diplomat senior Dino Patti Djalal juga sudah angkat bicara. Dia mengkritik keras arah dan kinerja diplomasi Indonesia di bawah Sugiono.

Menurut Arbi, kritik dari seorang Dino Patti Djalal harusnya jadi alarm keras buat pemerintah. Soalnya, Dino itu diplomat kawakan dengan reputasi internasional yang nggak main-main. Pengalamannya panjang.

“Jika seorang diplomat sekelas Dino Patti Djalal saja sampai mengkritik keras, itu menunjukkan ada persoalan serius. Ini bukan kritik politis, tetapi kritik profesional,”

tegasnya.

Ada hal menarik lain. Muslim Arbi justru membandingkan dengan era sebelumnya. Menurutnya, di masa Presiden Joko Widodo, meski banyak kebijakan yang kontroversial, penempatan Retno Marsudi sebagai Menlu masih terbilang tepat.

“Seburuk-buruknya rezim Jokowi, mereka masih menempatkan Retno Marsudi sebagai Menlu yang relatif tepat. Retno punya jam terbang diplomatik, dikenal di forum internasional, dan mampu menjaga marwah diplomasi Indonesia,”

katanya.

Perbandingan itu makin mempertegas kemunduran yang terjadi. Retno dikenal aktif dan komunikatif di kancah global. Sementara Sugiono, dinilai pasif, minim gagasan, dan daya tawarnya di forum internasional hampir tak terdengar.

Masalahnya nggak cuma soal kapasitas. Ada bayangan lain yang lebih kelam: skandal korupsi. Muslim Arbi menyoroti keterkaitan orang dekat Sugiono dengan kasus korupsi proyek BTS yang menggemparkan itu.

Nama Nistra Yohan, salah satu tenaga ahli Sugiono, disebut-sebut terseret dalam pusaran kasus suap Rp72 miliar. Yang jadi persoalan, sampai sekarang keberadaan Nistra Yohan tidak jelas. Seolah menghilang.

“Tenaga ahli Sugiono, Nistra Yohan, diduga membawa kasus suap BTS Rp72 miliar. Ini bukan isu kecil. Tapi sampai hari ini, keberadaan yang bersangkutan tidak jelas. Menghilang,”

ungkap Muslim.

Hal ini tentu saja memperburuk legitimasi moral sang menteri. Seorang Menlu tidak hanya dituntut cakap secara intelektual, tapi juga harus bersih dari segala bayang-bayang skandal hukum.

Di sisi lain, Arbi mengingatkan bahwa di bawah kepemimpinan Sugiono, diplomasi Indonesia berpotensi kehilangan arah. Negara yang dulu aktif di Gerakan Non-Blok dan ASEAN ini, kini dinilai tak lagi punya posisi yang tegas dan berwibawa.

“Diplomasi bukan sekadar hadir di forum internasional. Diplomasi adalah soal kepemimpinan, keberanian bersuara, dan kecerdasan membaca kepentingan nasional. Semua itu tidak terlihat pada Sugiono,”

ujarnya lagi.

Jika dibiarkan, Indonesia berisiko cuma jadi penonton. Tanpa daya tawar, tanpa suara yang diperhitungkan dalam percaturan global.

Karena itu, Muslim Arbi mendesak evaluasi total terhadap kepemimpinan Sugiono. Kepentingan nasional, katanya, jangan sampai dikorbankan hanya untuk kompromi politik belaka.

“Menteri Luar Negeri bukan jabatan uji coba. Ini soal wajah bangsa. Jika tidak mampu, seharusnya diganti,”

jelasnya.

Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Sugiono menanggapi rentetan kritik tersebut. Tapi gelombang keresahan publik terhadap kualitas diplomasi kita, tampaknya makin sulit dibendung.