Lampu Tempel dan Pembungkaman: Ketika Reset Indonesia Dihalangi di Pasar Desa

Udara Sabtu malam di Pasar Pundensari, Desa Wisata Gunungsari, Kabupaten Madiun, seharusnya hangat oleh obrolan. Meja panjang berderet, buku-buku "Reset Indonesia" tertata rapi. Lampu-lampu tempel menggantung, menerangi wajah-wajah penasaran warga yang mulai berdatangan. Dandhy Laksono, Farid Gaban, Yusuf Priambodo, dan Benaya Harobu sudah siap. Setelah dua bulan menjelajah 45 titik, dari kampus hingga kampung nelayan, mereka mengira malam ini akan jadi satu lagi babak percakapan rutin tentang negeri.

Tapi demokrasi punya detaknya sendiri. Seringkali di luar nalar.

Menjelang pukul tujuh, sekelompok orang memasuki area. Mereka bukan peserta. Wajah-wajah itu dikenal: camat, lurah, sekretaris desa. Di belakangnya, terlihat Babinsa dan perwira Polsek. Percakapan pendek bernada perintah pun terdengar. Acara harus dihentikan. Alasannya klasik: tak ada izin.

Padahal, di meja panitia, tersimpan secarik kertas bukti. Sebuah surat pemberitahuan resmi yang sudah disampaikan ke Polsek Madiun sebelumnya. Surat itu bisu di hadapan titah pembubaran. Tekanan di udara terasa menggumpal, mengubah hawa cair tadi jadi tegang. Untuk mencegah hal yang tak diinginkan, panitia lokal para anak muda penggagas acara akhirnya mengambil keputusan pahit. Mereka membatalkan semuanya. Lampu-lampu tempel itu tetap menyala, tapi kini cuma menyinari kursi-kursi kosong dan rasa kecewa yang menggantung.

Dandhy Laksono kemudian berbicara. Suaranya tenang, tapi terasa dalam.

"Kami menghormati keputusan teman-teman komunitas lokal sebagai penyelenggara. Mereka yang di garis depan, mereka yang menanggung langsung tekanannya,"

Namun begitu, dari ketenangan itu meluncur pernyataan yang tajam.

"Peristiwa ini justru jadi refleksi serius tentang kondisi demokrasi dan kebebasan berekspresi kita. Ironisnya, ini membuktikan sendiri relevansi buku kami, bahwa Indonesia memang perlu di-reset."

Dan begitulah. Kata "reset" tiba-tiba dapat wujud fisiknya. Bukan di halaman buku, melainkan dalam aksi pembungkaman di sebuah desa wisata. Tanpa diduga, Gunungsari masuk ke dalam peta narasi yang mereka tulis. Sebuah titik ganjil dalam perjalanan mulus 45 diskusi sebelumnya.

Coba bayangkan perjalanan mereka. Sejak diluncurkan Oktober 2025, "Reset Indonesia" sudah dibedah di pendopo wakil bupati, di kampus-kampus tua, di tengah komunitas petani Brebes dan Batang. Dibahas di ruang budaya Yogyakarta dan Solo, lalu ke Temanggung dan Wonosobo. Setiap pemberhentian adalah ruang dialog yang hidup. Bahkan, dua hari setelah kejadian di Madiun, tim ini dijadwalkan memenuhi undangan resmi Bupati Trenggalek. Di sana, negara hadir sebagai pihak yang merangkul, bukan membubarkan.

Itu yang membuat malam di Gunungsari terasa istimewa, tapi dalam arti yang pilu. Ia adalah pengecualian yang menyakitkan. Satu-satunya kasus pembubaran paksa dalam seluruh tur dua bulan itu. Seperti interupsi kasar di tengah simfoni panjang percakapan warga.

Pada akhirnya, ini bukan cuma soal satu diskusi yang gagal. Ini cerita miniatur tentang ambivalensi ruang publik kita. Di satu sisi, ruang itu bisa terbuka lebar di Pendopo Wakil Bupati Banyumas. Di sisi lain, ia bisa ditutup paksa di sebuah pasar desa, dengan alasan yang terasa seperti formalitas kosong belaka.

Ketika para penulis dan warga bubar meninggalkan Pasar Pundensari, yang tertinggal adalah pertanyaan besar. Lebih dari sekadar urusan izin. Ini tentang keberanian negara hadir dalam percakapan sulit, tentang jaminan nyata bagi ruang berpikir kritis. Apakah demokrasi kita masih sanggup bernapas di tingkat tapak kaki, di bawah cahaya lampu tempel sebuah pasar desa?

Malam itu, yang dibatalkan bukan cuma sebuah diskusi buku. Yang diuji adalah janji paling dasar dari kehidupan bersama: hak untuk berkumpul, berunding, dan membayangkan ulang masa depan. Dan dalam kesunyian Gunungsari yang tiba-tiba itu, luka lama kebebasan berekspresi kita kembali berdenyut. Segar. Dan perih.