Nah, di titik inilah Kang UAS menyoroti pemerintah. Bencana ini, menurutnya, harus jadi peringatan keras bagi pemerintahan baru, terutama Presiden Prabowo. Ia mendesak agar ada tindakan nyata terhadap pejabat dan pengusaha yang rakus. Yang lebih berbahaya, praktik perusakan ini seringkali punya payung hukum berjalan legal lewat izin dan tanda tangan pejabat.
Ia lantas mempertanyakan kinerja sejumlah kementerian. Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, hingga ESDM perlu dievaluasi total. Apakah para pejabatnya benar-benar kompeten dan punya integritas?
“Menurutnya, kalau bukan berbasis kompetensi dan integritas, maka ketika dia tetap menjabat itu khianat. oleh karena itu ini semestinya menjadi evaluasi bagi Presiden, menggantinya dengan orang-orang yang kompeten.”
Ucapan itu ia perkuat dengan sebuah hadis.
Hadis riwayat Abu Hurairah dalam Shahih Bukhari itu, baginya, adalah prinsip yang tak boleh diabaikan.
Di sisi lain, Kang UAS menekankan bahwa penanganan bencana tak boleh berhenti di pemberian bantuan. Itu hanya bersifat sementara. Pemerintah harus berani mengusut tuntas akar masalahnya, menelusuri kebijakan-kebijakan masa lalu, dan menindak tegas jika ditemukan kolusi.
Harapannya jelas: langkah tegas hari ini bisa mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan. Alam harus dikelola dengan benar, bukan untuk kepentingan segelintir orang, tapi demi keselamatan kita semua.
Artikel Terkait
KPK Cabut Status Tahanan Rumah, Yaqut Kembali ke Rutan
Ambulans Terjebak Macet Parah di Jalur Cibadak Akibat Motor Ngeblong
Tudingan Jual Beli SK Kepengurusan Rp5 Miliar Guncang KNPI Sulsel
Foto Viral Pengisian Jerigen Solar Subsidi di SPBU Sinjai Picut Kecaman Warga