Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Otorita IKN dituntut siap menyambut gelombang pendatang baru nantinya. Mobilitas manusia yang tinggi pasti membawa konsekuensi, termasuk dari sisi kesehatan lingkungan. Makanya, kesiapan untuk jadi kawasan bebas malaria ini diselaraskan dengan target tahap dua pembangunan IKN.
Logikanya sederhana. Saat pembangunan gedung legislatif dan yudikatif memanas, lebih banyak pekerja akan berdatangan. Risiko penularan harus ditekan nol.
"Pasti lebih banyak pekerja yang datang, apalagi saat ini ada pembangunan legislatif dan yudikatif, dipastikan tidak ada penularan malaria sampai nanti IKN menjadi ibu kota,” tuturnya lagi.
Lalu, bagaimana langkah nyatanya? Otorita IKN tak bekerja sendirian. Mereka merangkul Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat. Untuk menguatkan fondasi, kebijakan dan strategi mereka disusun dengan dukungan akademisi dari Universitas Diponegoro.
"Upaya kolaborasi itu untuk menghasilkan kajian malaria yang menjadi dasar analisis lanjutan dalam perumusan kebijakan strategis,” jelas Suwito.
Pada akhirnya, semua kebijakan dan strategi yang dirancang punya satu tujuan: mendukung misi IKN sebagai kawasan bebas malaria. Jika ini berjalan, bukan cuma warga yang terlindungi. Daya saing IKN di mata dunia juga akan semakin kokoh.
Artikel Terkait
Harta Karun Abad ke-13 Ditemukan di Hutan Tritik Nganjuk
Jurnalis Diberi Pelatihan Militer, Menhan: Bekali, Bukan Kendalikan
Kapolresta Manado Turun Langsung Cek Kesiapan Pos Nataru
Manado Pacu Revitalisasi Terminal Malalayang, Targetkan Jadi yang Termegah di Kawasan Timur