KSAD Minta Media Tak Ekspos Kekurangan Pemerintah, Organisasi Pers Soroti Pembungkaman Informasi Bencana

Di tengah sorotan tajam atas penanganan bencana di Sumatera, pernyataan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mencuat. Ia meminta media massa untuk tak mengekspos kekurangan pemerintah. Permintaan itu datang justru ketika publik dan organisasi pers ramai membicarakan soal keterbukaan informasi dan dugaan pembatasan pemberitaan.

Maruli tak menampik ada banyak kekurangan di lapangan. Hanya saja, menurutnya, lebih baik hal itu disampaikan langsung ke pemerintah atau aparat. "Jangan diekspose lewat media," ujarnya.

Pernyataannya disampaikan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, seperti dilansir Tempo.co.

Ia lalu bercerita tentang kerja keras prajurit TNI yang dikerahkan di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Beban itu terasa berat. Tiga anggota TNI bahkan dikabarkan meninggal saat bertugas.

"Anggota saya tiga orang meninggal. Ada dua keluarga yang suaminya meninggalkan rumah, keluarganya habis anak istrinya," katanya, menggambarkan betapa getir situasi yang dihadapi.

Namun begitu, upaya siang-malam itu rupanya masih dinilai lamban oleh sebagian kalangan. Maruli kesal. Baginya, penilaian seperti itu tidak adil. "Sudah bekerja siang malam, malah dibilangnya pengerahannya. Kehujanan tengah malam seperti itu, terus dibilangnya lambat," tuturnya.

Ia pun menekankan pentingnya kerja sama. Pemerintah, dalam pandangannya, butuh dukungan media saat bencana. Ia mengajak semua pihak untuk kompak. "Kasihan yang terkena bencana, kondisinya memang rumit," imbuh Maruli.

Di sisi lain, pada hari yang sama, suara lain muncul dari Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ). Mereka menyoroti pola yang berbeda: pembatasan informasi bencana yang masif dan sistematis di Sumatera. Menurut KKJ, praktik ini bukan main-main. Ini ancaman serius buat kemerdekaan pers, hak publik atas informasi, dan bahkan keselamatan warga di lokasi bencana.