Pemerintah Didesak Segera Sahkan UU Etika untuk Akhiri Polemik Pejabat

Mendesak, UU Etika Pemerintahan untuk Indonesia

Oleh: Makdang Edi

Kita sering mendengar kabar soal pernyataan atau tindakan pejabat yang bikin geleng-geleng kepala. Bukan cuma urusan kredibilitas pribadi yang ambruk, tapi lebih jauh: kepercayaan publik terhadap pemerintah pun ikut tergerus. Nah, dalam situasi seperti ini, Indonesia jelas butuh payung hukum yang kuat. Sebagai negara demokratis, landasan untuk mengatur etika dalam pemerintahan itu bukan lagi sekadar wacana, tapi sudah jadi keharusan.

Intinya, kita perlu segera punya Undang-Undang Etika Pemerintahan. Aturan ini nantinya bakal jadi pedoman, penentu norma, dan penjaga akuntabilitas para pejabat saat mereka menjalankan tugas negara. Bayangkan, tanpa aturan yang jelas dan mengikat, pejabat bisa saja mengambil keputusan atau mengeluarkan pernyataan yang malah merusak citra bangsa. Bahkan berpotensi memicu ketegangan, baik di dalam negeri sendiri maupun dengan negara tetangga.

Menurut sejumlah pengamat, masalah ini kerap muncul dalam situasi genting. Ambil contoh saat bencana alam melanda. Komunikasi yang buruk atau ketidaksepakatan antar lembaga bisa memperparah keadaan yang sudah sulit. Di sinilah peran UU itu menjadi krusial.

Alasan utamanya sederhana: undang-undang semacam ini akan menciptakan struktur komunikasi yang jelas dan tertata. Semua pihak di pemerintahan punya pijakan yang sama. Kalau tidak ada pedoman etika yang baku, bagaimana kita bisa menuntut transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme? Padahal, prinsip-prinsip itulah yang seharusnya menjadi nyawa setiap keputusan penting.

Di sisi lain, kita tidak perlu muluk-muluk mencari contoh. Lihat saja Singapura. Negara tetangga kita itu terkenal dengan tata kelola yang efisien dan bersih, salah satunya berkat kode etik pemerintahannya yang jelas sekaligus ketat.

Setiap pejabat di sana diwajibkan menjaga integritas, menjauhi konflik kepentingan, dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada rakyat.

Prinsip serupa juga diadopsi negara-negara seperti Swedia dan Norwegia. Etika pemerintahan sudah menyatu dengan sistem hukum mereka. Hasilnya? Pemerintahan yang tidak cuma transparan, tapi juga stabil dan menghargai hak publik.

Namun begitu, manfaat UU Etika Pemerintahan bukan cuma soal pedoman. Ia juga memberi landasan hukum untuk menjatuhkan sanksi. Selama ini, pejabat yang melanggar etika paling-paling hanya menghadapi badai kritik di media sosial atau pemberitaan. Konsekuensi hukumnya seringkali abu-abu, bahkan nyaris tidak ada. Dengan aturan yang tegas, sanksi bisa menjadi alat efektif untuk memperbaiki kualitas pemerintahan sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat yang terus menipis.

Dengan belajar dari pengalaman negara lain, Indonesia punya peluang besar. Negara yang punya pedoman etika terbukti lebih mampu meredam ketegangan politik, meningkatkan akuntabilitas, dan tentu saja, memperbaiki citra di kancah global. Implementasi UU ini akan mendorong pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam setiap langkahnya.

Pada akhirnya, membentuk UU Etika Pemerintahan bukan sekadar urusan administratif belaka. Ini adalah langkah strategis. Untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik, menjaga integritas para pejabat publik, dan menghindari kesalahpahaman berlarut-larut yang ujung-ujungnya merugikan bangsa sendiri. Waktunya memang sudah sangat mendesak.

Penulis adalah penggiat pendidikan, pemerhati sosial dan lingkungan hidup.