Sumatera Butuh Empati, Indonesia Butuh Solusi

Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Sumatera berduka. Dari ujung Aceh, merambat ke Sumut, Sumbar, hingga sebagian Sumsel dan Lampung tak luput. Ribuan nyawa melayang begitu saja. Ribuan rumah hanyut, lenyap entah ke mana. Di tengah nestapa ini, satu pertanyaan menggumpal: siapa sebenarnya pelaku di balik semua ini?

Jelas, ini bukan salah Tuhan. Bukan pula kesalahan alam. Bahkan anak kecil pun paham, banjir seperti ini ulah manusia. Pengetahuan dasar yang tak perlu lagi dibantah dengan penjelasan berbelit-belit dari para pejabat atau ahli. Beda dengan gempa atau tsunami, di sini campur tangan kita nyata.

Lantas, siapa dalangnya? Jawabannya sebenarnya sudah tahu sama tahu. Pihak yang terlibat ya para pemilik perusahaan penebang hutan. Baik yang legal, apalagi yang ilegal. Tapi mereka tak mungkin bekerja sendirian, bukan? Mustahil menebang hutan atau membuka lahan tambang seluas itu tanpa melibatkan pejabat di instansi pemerintah. Juga aparat. Kita biasa menyebutnya ‘oknum’. Namun begitu, pola yang terlihat selalu terstruktur dan sistematis. Kalau cuma oknum, mengapa aksinya bisa masif dan terencana di berbagai wilayah? Masih pantaskah istilah itu kita pakai?

Pernah suatu kali saya berbincang dengan seorang kepala dinas ESDM di wilayah tambang. Saya tanya, berapa banyak perusahaan punya IUP di daerahnya?

“Sekitar tiga ratus,” katanya.

Lalu ada berapa penambang yang beroperasi?

“Lebih dari seribu,” jawabnya lugas.

Artinya, yang ilegal jauh lebih banyak? Ia mengangguk. “Betul.”

Itulah potret kelam pertambangan di hutan kita. Jumlah tambang ilegal bisa tiga sampai empat kali lipat dari yang legal. Yang berizin saja sering bermasalah soal data, prosedur, dan kewajiban reklamasi. Apalagi yang ilegal? Bisa dibayangkan kekacauannya.

Praktik semacam ini merajalela di tambang batubara, emas, nikel, dan timah. Keempatnya paling ‘seksi’ tentunya. Belum lagi tembaga, bauksit, atau galian C. Hutan lindung dan konservasi pun tak luput dari eksploitasi, rusak parah.

Di sisi lain, ada ancaman lain yang tak kalah dahsyat: alih fungsi hutan menjadi kebun sawit dan sejenisnya. Luasannya mencapai puluhan juta hektar. Bayangkan.

Akumulasi dari deforestasi dan pertambangan liar ditambah yang legal tapi bermasalah inilah yang membanjiri kita dengan bencana. Tidak hanya di Sumatera. Sebelumnya, bencana sudah jadi rutinitas tahunan, bahkan bulanan, di berbagai penjuru Indonesia. Nyawa yang hilang, rumah yang hanyut, infrastruktur yang rusak, sudah tak terhitung lagi.

Banjir dan longsor yang disusul korban jiwa di sekitar hutan seolah jadi ritual. Terjadi berulang, dari skala kecil hingga besar. Dampaknya mematikan, memiskinkan, menguras anggaran negara, dan merusak segalanya.

“Setiap bencana selalu mendatangkan empati, tapi bukan solusi,” tulisnya. Faktanya, penebangan hutan terus berjalan. Penambangan ilegal makin liar dan vulgar.

Memang, setiap musibah datang, selalu disambut ucapan duka, bantuan, dan doa. Itu tidak salah dan harus kita lakukan. Namun, semua itu bukan solusi. Tidak akan menghentikan banjir datang minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Bencana rutin itu akan terus menyambar, mengambil puluhan hingga ribuan nyawa. Begitulah Indonesia sekarang.

Mereka yang mati bukanlah para penebang hutan. Bukan keluarga pemilik tambang, atau saudara para menteri kehutanan, ESDM, dan lingkungan hidup. Bukan pula keluarga aparat yang cari tambahan rezeki, atau sanak famili bupati, gubernur, hingga pimpinan partai. Bukan. Mereka yang jadi korban adalah warga miskin yang hidup di pinggiran hutan dan sungai. Mereka yang sudah lama terpinggirkan oleh kebijakan, akhirnya mati pula diterjang banjir.

Sampai kapan negara membiarkan ini? Sebenarnya semua orang tahu perusahaan mana yang harus bertanggung jawab. Masyarakat juga paham institusi mana yang kongkalikong, terlibat, menjadi backing bagi perusahaan-perusahaan itu.

Ada kabar, presiden sudah mengantongi nama sejumlah perusahaan dan pejabat yang terlibat. Kita tunggu saja eksekusinya. Semoga.

Bencana banjir ini bukan ulah satu orang. Ini kerja sejumlah kelompok usaha yang berkolaborasi dengan ‘oknum’ kekuasaan dan aparat. Mustahil dikerjakan sendiri tanpa sinergi antara pemodal dan pejabat, baik di tingkat elit maupun daerah. Semua dikerjakan secara sistematis dan terstruktur.

Dan mustahil pula mereka bisa dimintai pertanggungjawaban. Kekuatan mereka terlampau besar. Punya akses kekuasaan. Bahkan, sebagian adalah bagian dari kekuasaan itu sendiri. Berkhayal jika masih ada yang berpihak bisa menuntut mereka. Itu khayalan tingkat tinggi. Kenapa? Karena hampir semua terlibat. Hampir semua kebagian setoran. Ada bagi-bagi hasil dari jarahan hutan dan tambang, apapun istilah dan sandinya. Besar kecilnya, tergantung kesepakatan dan posisi jabatan. “Tak ada makan siang yang gratis, bro!”

Di atas wilayah yang dilanda banjir di Sumatera itu, berkeliaran nama-nama perusahaan. Milik siapa, masyarakat bisa menebak. Siapa komisarisnya, itu jadi petunjuk siapa backing-nya. Cukup mudah mengetahuinya.

Jika dipikir lebih jauh, bencana akibat deforestasi ini bukan cuma monopoli Sumatera. Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua hampir seluruh wilayah Indonesia merasakannya. Apakah bencana yang makin rutin menyapa ini akan membuat negara sadar dan melakukan evaluasi nasional serius?

Anda berhak untuk pesimis. Sebab, pesimisme Anda punya alasan historis yang kuat.

Jakarta, 19 Desember 2025.