Bayangkan sebuah jalur air sempit yang setiap hari dilalui kapal-kapal pengangkut minyak senilai miliaran dolar. Itulah Selat Hormuz, dan tak berlebihan jika disebut sebagai urat nadi energi dunia. Faktanya, seperlima minyak bumi global mengalir lewat sini. Tapi ceritanya tak sesederhana itu.
Yang menarik, selat ini lebih sering digambarkan sebagai zona bahaya ketimbang sekadar jalur pelayaran. Ia terus-menerus diproduksi sebagai ruang ancaman. Di sinilah politik keamanan atau tepatnya, sekuritisasi bekerja.
Ambil contoh narasi resmi dari Washington, Riyadh, atau Tehran. Bagi mereka, Selat Hormuz jarang sekali netral. Ia selalu jadi simbol bahaya: ancaman buat stabilitas energi, kebebasan kapal berlayar, bahkan keamanan internasional. Pertanyaan mendasarnya jadi lain: siapa sebenarnya yang mendefinisikan ancaman itu, dan untuk kepentingan siapa?
Menurut Teori Sekuritisasi ala Copenhagen School, isu Selat Hormuz sengaja "diangkat" dari urusan ekonomi biasa ke ranah keamanan yang genting. Ancaman terhadapnya dibangun sedemikian rupa hingga dianggap mengancam eksistensi negara dan tatanan global.
Dan begitu sebuah isu berhasil disekuritisasi, tindakan luar biasa pun jadi bisa diterima. Pengerahan militer besar-besaran, patroli laut multinasional, bahkan legitimasi untuk menggunakan kekuatan semuanya mendapat pembenaran.
Di titik ini, pidato pejabat, pernyataan jenderal, dan pemberitaan media berperan sebagai speech act yang ampuh. Wacana penutupan Selat Hormuz meski jarang benar-benar terjadi cukup untuk menciptakan rasa krisis yang terus-menerus. Ancaman menjadi efektif bukan karena ia nyata, tapi karena terus diulang.
Akibatnya, sekuritisasi ini menormalisasi kehadiran militer asing di Timur Tengah. Armada Amerika Serikat dan sekutunya diposisikan sebagai "penjaga stabilitas". Sementara Iran, hampir selalu, tampil sebagai biang ketidakpastian. Narasi hitam-putih ini menciptakan dikotomi yang kaku: siapa pelindung, dan siapa pengacau.
Namun begitu, dari kacamata critical security studies, konsep keamanan itu tak pernah benar-benar netral. Ia selalu pilih kasih. Keamanan pasokan energi global sering diutamakan, sementara keamanan manusia yang hidup di kawasan sekitarnya terabaikan. Ketegangan yang sengaja dipelihara justru memperpanjang siklus konflik dan mematikan ruang untuk dialog damai.
Pada dasarnya, Selat Hormuz adalah contoh nyata bagaimana sumber daya alam minyak dan gas mengubah sebuah lokasi geografis jadi alat politik global. Perebutannya bukan cuma soal lokasi strategis, tapi juga soal makna. Di sini, kepentingan ekonomi, militer, dan simbolik saling bertemu.
Iran, misalnya, kerap menggunakan selat ini sebagai kartu tawar-menawar menghadapi sanksi internasional. Sebaliknya, negara-negara Barat memanfaatkan narasi ancaman untuk membenarkan keterlibatan militer jangka panjang mereka. Dalam dinamika seperti ini, Selat Hormuz bukan cuma "dipertahankan", melainkan secara aktif terus diproduksi sebagai ruang krisis abadi.
Jadi, kita perlu melihat lebih jeli. Selat Hormuz bukan cuma checkpoint strategis di peta; ia adalah cermin dari politik keamanan global kita. Sekuritisasi mungkin menjanjikan stabilitas, tapi konsekuensinya berat: militerisasi permanen, ketergantungan pada logika kekuatan, dan mengaburkannya jalan damai.
Pertanyaan utamanya sekarang sudah bergeser. Bukan lagi soal penting-tidaknya Selat Hormuz itu sudah jelas. Tapi, keamanan versi siapa yang sebenarnya kita jaga? Dan, siapa yang harus hidup terus dalam bayang-bayang krisis yang tak pernah usai?
Artikel Terkait
Adies Kadir Segera Dilantik sebagai Hakim MK di Hadapan Presiden Prabowo
Main Hakim Sendiri Berujung Buntung: Korban Pencurian Malah Jadi Tersangka
Persoalan Kertas yang Merenggut Nyawa: Bocah 10 Tahun Bunuh Diri Usai Keluarga Tak Kebagian Bansos
Akhir Tragis Sang Raja Penipuan Online di Perbatasan Myanmar