Prabowo Buka Suara Soal Pejabat TNI-Polri dan Banjir Sumatra

Dalam sebuah sidang kabinet yang cukup tegang, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengungkap bahwa ia telah mengetahui nama-nama pejabat TNI dan Polri yang terlibat dalam perusakan hutan. Kabar ini tentu saja mengejutkan banyak pihak.

Sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Senin (15/12/2025) itu menyajikan momen yang cukup jarang terjadi. Di hadapan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Presiden tak segan menyoroti apa yang ia sebut sebagai "keculasan" aparat penegak hukum. Bisnis ilegal logging, menurutnya, masih merajalela dengan melibatkan oknum-oknum tertentu.

Prabowo mengaku sudah menerima laporan lengkap. Laporan itu menyebutkan instansi mana, pejabat mana, yang bermain dalam penyelundupan kayu dan merampok sumber daya alam Indonesia. Yang menarik, informasi ini justru datang dari dalam tubuh TNI sendiri.

“Dari pihak TNI sendiri yang melaporkan, ada pejabat-pejabat, ada petugas-petugas TNI yang terlibat. Dapat laporan juga petugas-petugas Polri terlibat,” tegas Prabowo.

Dengan nada serius, ia langsung menegur kedua pimpinan tertinggi tersebut. “Ini saya benar-benar berharap, Panglima TNI, Kapolri benar-benar bisa menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini,” tuturnya. Imbas dari aksi ilegal ini bukan main-main: kerugian ekonomi negara yang sangat besar.

Di sisi lain, bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatra belakangan ini memang telah menyentak kesadaran nasional. Bencana itu, menurut banyak pengamat, bukan sekadar fenomena alam biasa. Ada tangan manusia di baliknya.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara, misalnya, sudah lama memperingatkan hal ini. Manajer Advokasi dan Kampanye mereka, Jaka Kelana Damanik, pada Rabu (26/11/2025) menegaskan bahwa bencana tahunan ini dipicu kerusakan ekosistem Batang Toru atau Harangan Tapanuli.

Faktanya, mayoritas wilayah Sumut sudah masuk kategori risiko tinggi banjir dan longsor. Hanya Samosir yang relatif aman. “Hanya Kabupaten Samosir yang masuk ke dalam kategori kelas risiko rendah,” ujar Jaka, merujuk pada kajian risiko bencana nasional 2022-2026.

Jaka geram dengan narasi yang gampang menyalahkan hujan lebat. Menurutnya, itu pengalihan isu. “Padahal saat banjir tiba, terlihat banyak kayu-kayu terbawa air. Dan jika dilihat dari citra satelit, tampak kondisi hutan yang gundul di sekitar lokasi bencana,” paparnya. Ia melihat ini sebagai kegagalan negara. Kebijakan yang abai terhadap lingkungan, izin-izin yang diberikan kepada perusahaan, telah memicu krisis ekologis yang berujung petaka.

Kerusakan di Batang Toru sangat mengkhawatirkan. Kawasan hutan tropis terakhir di Sumut itu adalah rumah bagi flora fauna langka, termasuk orangutan tapanuli. Sayangnya, laju deforestasi di sana sulit dibendung. Perusahaan-perusahaan disebut melakukan penebangan dengan berlindung di balik izin resmi.

Korban jiwa terus berjatuhan. Data terbaru dari BNPB per Senin (15/12/2025) malam sungguh memilukan: korban meninggal mencapai 1.030 jiwa di tiga provinsi (Aceh, Sumut, Sumbar), dengan 206 orang masih dinyatakan hilang. Angka yang naik dari hari sebelumnya.

Jadi, ketika Prabowo berbicara tentang oknum TNI dan Polri di ruang kabinet, sorotannya bukan hanya tentang penegakan hukum. Itu adalah bagian dari masalah yang jauh lebih besar: bagaimana kerusakan yang disengaja telah memakan korban ribuan nyawa. Tekadnya untuk menindak tegas kini dinantikan realisasinya di lapangan.

Disarikan dari berbagai sumber.