Prabowo Kirim Sinyal Kuat, IKN Tak Boleh Jadi Proyek Mubazir

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN) baru-baru ini menuai tanggapan. Rifqinizamy Karsayuda, Ketua Komisi II DPR, melihat langkah itu bukan sekadar kunjungan kerja biasa. Menurutnya, ada pesan politik kuat yang ingin disampaikan.

“Kita senang itu pesan politik kedua,” ucap Rifqi di kompleks DPR, Selasa (13/1).

Ia mengingatkan, pesan pertama sudah terpampang jelas lewat terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Perpres yang ditandatangani Prabowo itu menegaskan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.

“Pesan politik kedua kemarin, Presiden Prabowo hadir dan ingin memberikan pesan kepada kita bahwa beliau bukan sekadar mengunjungi dan meninjau tapi juga memberikan perhatian kepada IKN,” tambahnya.

Bagi Rifqi, kehadiran langsung presiden itu penting. Ia bisa mematahkan spekulasi yang selama ini beredar.

“Saya kira ini penting untuk menjawab spekulasi yang selama ini berkembang bahwa IKN ini semacam proyek yang mubazir,” tegasnya.

Di sisi lain, komitmen pemerintah tetap jadi kunci. Rifqi berharap proyek besar ini tidak setengah hati. Dari sudut pandang hukum, semuanya sudah jelas. Undang-Undang IKN dan Perpres 79/2025 telah mendeklarasikannya sebagai ibu kota negara.

“Maka no point to return bagi kami. Dan karena itu anggaran yang sudah kita sahkan hampir Rp 100 triliun kan,” ucap Rifqi.

Anggaran sebesar itu, lanjutnya, tentu akan sangat sia-sia kalau tidak segera dimanfaatkan. Strategi pemindahan ASN secara bertahap, misalnya, ia anggap sebagai langkah taktis yang wajar. Namun, esensinya adalah eksekusi yang konsisten.

“Tapi yang penting adalah komitmen pemerintah sesuai dengan undang-undang dan perpres itu harus dilaksanakan,” tambahnya.

Soal pemindahan ASN ini, Rifqi juga menyoroti satu hal. Menurut informasi yang ia terima, Kementerian PANRB sebenarnya sudah punya peta jalan.

“Secara politis Ibu Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi pernah menyampaikan kepada kami bahwa Strategi pemindahan ASN, blueprint-nya termasuk kementerian lembaga mana saja yang akan dipindahkan itu mereka sudah punya,” jelasnya.

Namun begitu, semuanya masih menunggu lampu hijau dari pimpinan tertinggi.

“Tapi tentu mereka harus menunggu restu dari Presiden. Nah, saya kira setelah Presiden mengecek sendiri tadi malam mudah-mudahan hal ini bisa segera diputuskan.”

Alasannya praktis sekaligus mendesak. Pembangunan fisik sudah berjalan, tapi banyak yang masih menganggur.

“Karena kalau enggak mubazir. Sudah punya rusun untuk 15.000 orang tapi belum ditempati,” tandasnya menutup pembicaraan.