Tito Karnavian Tegaskan Peran Kunci Komite Otsus Papua: Sinkronisasi Program hingga ke Presiden

Di ruang rapat Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan satu hal. Peran Komite Eksekutif Otsus Papua itu sederhana namun krusial: menyelaraskan program. Artinya, memastikan kerja pemerintah pusat dan daerah di seluruh Papua dari provinsi hingga kota berjalan seirama.

Tanpa sinkronisasi itu, mustahil pembangunan bisa dipercepat. Terutama di sektor-sektor vital macam pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.

"Besok sore, jam 3 Bapak Presiden yang akan memberikan arahan tentang langkah-langkah untuk percepatan pembangunan di Papua," ujar Tito dalam rapat tersebut.

Rapat itu sendiri digelar sebagai persiapan menjelang pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, yang dijadwalkan pada Selasa (16/12/2025). Tito ingin semua kepala daerah yang hadir paham betul posisi komite ini.

Menurutnya, komite bukanlah lembaga operasional yang mengambil alih kewenangan bupati atau gubernur. Tugasnya lebih pada pengawasan, sinkronisasi, dan yang tak kalah penting: melaporkan progres pembangunan langsung ke Presiden. Laporan itu mencakup kerja kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

"Bapak-Bapak Kepala Daerah dapat memanfaatkan Komite ini juga untuk menyampaikan hal-hal yang penting," jelas Tito. "Yang kira-kira, Bapak-Bapak rekan-rekan kepala daerah punya keterbatasan, sehingga perlu ada dukungan."

Persoalannya, selama ini program pembangunan di Papua dijalankan oleh banyak instansi. Kerja mereka kerap tumpang tindih, atau justru meninggalkan celah. Di sinilah komite diharapkan masuk mengisi kekosongan koordinasi dan memperkuat integrasi kebijakan di lapangan.

Tanpa koordinasi yang solid, infrastruktur yang dibangun bisa saja sia-sia. Tidak memberi manfaat optimal bagi warga.