Kudeta Merangkak: Skenario Panjang Jokowi-Gibran dan Ujian Terberat Prabowo

Bansos yang masih beraroma lama, menteri kunci yang susah diganti, perintah singkat dari Solo yang masih terdengar di istana. Semua itu jadi bahan bakar bagi narasi "periode ketiga Jokowi secara tak langsung".

Di X, perang narasi jadi tontonan sehari-hari. Ada yang membandingkan atau lebih tepatnya menyamakan situasi ini dengan 1998. Ekonomi sengaja digoyahkan. Presiden direcoki agar tak populer. Lalu wakilnya naik dengan restu Mahkamah Konstitusi yang dimanipulasi.

Di lain pihak, banyak juga yang yakin Prabowo akan balas menyerang dengan "pembantaian senyap" lewat reshuffle besar. Rumor berkembang, kocok ulang kabinet akan terjadi Januari 2026. Nama-nama seperti Bahlil, Erick Thohir, hingga Pratikno dikabarkan bakal kena sapu. Kalau ternyata terlalu banyak menteri pro-Jokowi yang jatuh, justru itu bisa jadi bukti bahwa blueprint kudeta merangkak itu memang pernah ada.

Tapi mari kita tarik napas sejenak. Lihat papan catur ini dengan kepala dingin.

Prabowo bukan pemain baru. Empat belas bulan menjabat adalah waktu yang cukup untuk mengenali bau manuver orang-orang istana lama, terutama yang masih berkeliaran. Tanda-tanda dia paham terlihat dari kendali yang makin dikencangkan. Loyalisnya pelan-pakin mengisi pos-pos strategis.

Sementara itu, Gibran belum punya cukup modal politik untuk berdiri sendiri. Jokowi meski bayangannya masih panjang sudah kehilangan akses langsung ke alat-alat negara yang dulu jadi senjatanya.

Yang tersisa adalah pertanyaan klasik kekuasaan Indonesia era sekarang. Sampai kapan seorang mantan presiden boleh tetap menjadi "matahari kembar"? Dan sampai kapan seorang wakil presiden akan selalu dicurigai hanya karena marganya?

Kudeta merangkak mungkin pernah ada dalam imajinasi. Mungkin juga dalam beberapa slide presentasi rahasia. Tapi untuk jadi kenyataan, ia butuh kesalahan fatal dari Prabowo sendiri. Sejauh ini, untungnya, jenderal itu belum menunjukkan tanda-tanda mau jadi korban dalam cerita yang ditulis orang lain.

Jakarta, 10 Desember 2025