Said Didu Beri Peringatan: Perbaikan Hukum di Hilir Buka Ruang Lobi dan Tawar-menawar Gelap

Pengamat politik Muhammad Said Didu tak segan menyoroti pendekatan Presiden Prabowo Subianto dalam menangani sistem hukum kita. Kritiknya tajam. Menurutnya, upaya perbaikan yang dilakukan saat ini justru berfokus di hilir, bukan pada akar masalahnya di hulu. Hal ini, dalam pandangannya, malah berpotensi memicu maraknya lobi-lobi kekuasaan di belakang layar.

"Kalau mau menyelesaikan dari hulu, ya penegak hukumnya yang diperbaiki. Kompolri, KPK, Kejaksaan. Itu yang dibenahi," ujar Said Didu dalam sebuah diskusi daring, Selasa lalu.

"Tapi ini? Ditunggu di hilir. Kesalahan di hulu baru dikasih amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Pendekatan seperti ini kurang sehat," tambahnya.

Ia khawatir, cara ini hanya akan memindahkan masalah dan membuka ruang untuk tawar-menawar yang tidak transparan.

Amnesti untuk Kasus Korupsi: Langkah yang Bermasalah?

Sebagai mantan pejabat birokrasi dengan pengalaman puluhan tahun, Said Didu secara khusus mempertanyakan wacana pemberian amnesti dalam perkara korupsi. Logikanya sederhana: amnesti biasanya diberikan suatu rezim terhadap keputusan hukum dari era sebelum mereka berkuasa.

"Kalau digunakan oleh rezim yang sedang berkuasa, artinya ada masalah di dalam kekuasaan itu sendiri," tegasnya tanpa tedeng aling-aling.

"Pak Prabowo harus menyadari, masalahnya ada di dalam kekuasaan Bapak sekarang. Maka, perbaikilah hulu penegakan hukumnya."

Tiga Kasus yang Menggambarkan Penyimpangan

Untuk memperkuat argumennya, Said Didu mengurai tiga kasus yang ia anggap mencerminkan carut-marut penegakan hukum. Pertama, kasus Tom Lembong. Ia menggambarkannya dengan analogi sepakbola yang sinis: "Karena tidak bisa gol, maka jaksa memindahkan gawang supaya gol. Tuntutannya diubah di tengah persidangan."

Kedua, kasus Ira Puspadewi yang dinilainya lebih parah lagi. "Gawangnya dipindahkan dan sempritan wasitnya diambil," sindirnya. Ia menyoroti bagaimana audit BPK dan BPKP yang menyatakan tak ada kerugian negara, tiba-tiba dibantah oleh saksi ahli dari ITS yang mengubah status kapal menjadi 'besi bekas' sebuah langkah yang memudahkan penghitungan kerugian.

Kasus ketiga, Charlie Chandra, disebutnya sebagai contoh rekayasa bukti untuk melindungi kepentingan oligarki. "Penyimpangan hukumnya sudah sangat terjadi," kritiknya.

Usulan Radikal: Turunkan 100 Ribu Tentara

Di sisi lain, terkait bencana alam dan kerusakan lingkungan di Sumatera, Said Didu justru mengajukan usulan yang terbilang keras. Ia mendesak agar pemerintah menurunkan sekitar 100 ribu personel TNI untuk mengamankan kawasan dan menghentikan pembalakan liar serta pertambangan ilegal.

"Negara harus hadir dulu untuk menyelamatkan rakyatnya. Siapa pun yang melanggar, urusan hukumnya belakangan," ujarnya.

Ia mengambil contoh penanganan di Morowali dan Bangka Belitung yang melibatkan puluhan ribu tentara. "Jangan pandang bulu. Saya melarang kegiatan merusak hutan dan tambang ilegal di Sumatera," serunya. Bagi dia, ini bukan sekadar penegakan hukum biasa, tapi upaya merebut kembali kedaulatan negara yang telah dirampok.

Siklus Oligarki yang Tak Putus-putusnya

Dalam paparannya, Said Didu melukiskan siklus perampokan sistematis oleh oligarki yang sudah mapan:
Mereka menyogok penguasa untuk dapat izin.
Izin itu lalu dijadikan jaminan untuk mengeruk kredit dari bank uang rakyat.
Uang bank itu kembali dipakai untuk menyuap pejabat agar operasi lancar.
Setelah kaya, mereka menyokong calon-calon pejabat daerah untuk melanggengkan kekuasaan.
Dan siklus ini berlanjut ke generasi berikutnya.

"Cucunya sekarang yang mengendalikan. Saya berharap Pak Prabowo bisa memutus rantai ini," harapnya.

Mafia Tanah dan Pengadilan yang 'Sibuk'

Persoalan lain yang tak kalah pelik adalah mafia tanah. Said Didu menyinggung praktik di Banten, di mana pengadilan disibukkan oleh gugatan oligarki untuk memenjarakan warga biasa yang mempertahankan lahannya.

"Kalau dibiarkan, bisa-bisa seluruh orang Banten habis dipenjara," ungkapnya setengah bergurau, tapi dengan nada serius.

Modusnya rumit tapi terstruktur: surat kepemilikan palsu dibuat, lalu oligarki pura-pura membeli dari 'pemilik' palsu itu. Lalu ada pihak lain yang menggugat si pembuat surat palsu, yang akhirnya kalah dan mengaku sebagai korban padahal semuanya adalah sandiwara.

Dukungan dengan Catatan Keras

Meski kritiknya pedas, Said Didu mengaku masih memberikan dukungan kepada Prabowo. Ia melihat ada niat baik dan langkah berbeda, seperti dalam pengambilalihan sawit ilegal dan penanganan Morowali, di mana negara hadir lebih dulu sebelum bernegosiasi.

"Saya lihat Pak Prabowo berusaha menegaskan bahwa negara itu ada. Ini berbeda dengan pemerintahan sebelumnya," akunya.

Namun begitu, ia menekankan bahwa presiden harus konsisten. Ada lima agenda mendesak: pembenahan hukum hulu, merebut kedaulatan dari oligarki, mengembalikan sumber daya alam, menegakkan kedaulatan ekonomi dan wilayah, serta tentu saja, memberantas korupsi sampai ke akar.

Peringatannya di akhir sungguh mengena: "Kalau Pak Prabowo betul-betul melakukan ini, tantangannya akan sangat berat. Oligarki pasti mengerahkan semua kekuatannya untuk melawan."