Setelah Bantuan Pokok, BKKBN Siapkan Trauma Healing untuk Korban Bencana Sumatera

Di tengah upaya tanggap darurat di Sumatera, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN) Wihaji sudah memikirkan langkah selanjutnya. Begitu kebutuhan pokok korban bencana terpenuhi, fokus akan segera beralih. Ke mana? Pada upaya trauma healing atau pemulihan trauma.

“Setelah ini nanti pasti trauma healing. Ini yang penting,” tegas Wihaji.

Ia khawatir, banyak penyintas berpotensi mengalami guncangan psikologis yang butuh penanganan serius. Menurutnya, pendampingan itu harus segera dimulai setelah fase darurat berakhir.

Wihaji berbicara usai menghadiri Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) 2025 di kantornya, Jakarta Timur, Senin (8/12). Ia yakin, infrastruktur untuk hal ini sudah ada. Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan para penyuluh, katanya, punya kapasitas untuk menangani persoalan kejiwaan masyarakat.

“Ada beberapa yang memang sudah biasa menangani itu,” ujarnya singkat.

Mereka yang sehari-hari turun ke lapangan dinilai mampu merespons kondisi emosional warga yang terganggu pascabencana. Namun begitu, Wihaji menekankan bahwa semua itu harus menunggu. Prioritas mutlak saat ini masih di tahap paling dasar.

“Sekarang fokus kebutuhan primernya dulu. Kalau sudah primernya selesai, nanti sekunder. Trauma healing ini termasuk kebutuhan sekunder,” jelasnya.

Artinya, upaya pemulihan psikologis baru bisa jalan jika akses makanan, air bersih, dan bantuan dasar lainnya sudah benar-benar sampai ke tangan korban. Di sisi lain, Wihaji sudah menggerakkan seluruh jaringannya. Seluruh penyuluh dan TPK diperintahkan untuk bahu-membahu membantu warga terdampak.

“Yang berdampak langsung, tolong dibantu. Yang tidak kena dampak, tolong untuk berjibaku, bantu mereka semampunya,” serunya.

Situasinya memang tidak mudah. Ia mengungkapkan kabar yang cukup mencemaskan: beberapa penyuluh masih belum ditemukan. Mereka diduga berada di empat desa yang hilang diterjang bencana. Untuk itu, Kementeriannya terus berkoordinasi ketat dengan perwakilan di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Tujuannya, memantau perkembangan dan menggerakkan pendamping di wilayah-wilayah yang lebih aman untuk segera turun tangan.