Panggilan Xi-Trump dan Langkah Jepang: Taiwan dalam Pusaran Narasi Pascaperang

Pembicaraan telepon antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump pada 24 November lalu menyisakan catatan penting. Keduanya kembali menegaskan konsensus yang pernah dibahas di Busan, membahas kondisi terkini hubungan bilateral, dan tak lupa, bertukar pandangan soal Taiwan. Dalam percakapan itu, Xi menegaskan bahwa kembalinya Taiwan ke pangkuan Tiongkok adalah bagian tak terpisahkan dari tatanan dunia pascaperang.

Menanggapi hal itu, Trump menyatakan AS memahami betul arti strategis isu Taiwan bagi Tiongkok. Dia juga mengakui peran penting Tiongkok dalam kemenangan Sekutu pada Perang Dunia II. Di tengah tantangan terhadap tatanan lama dan munculnya faktor ketidakstabilan baru di kawasan, komunikasi langsung antar pemimpin seperti ini jelas punya makna. Ini menunjukkan bahwa, setidaknya di tingkat tertinggi, ada pemahaman bersama tentang prinsip-prinsip mendasar.

Namun begitu, langkah-langkah yang diambil pemerintahan Sanae Takaichi di Jepang belakangan ini justru mengarah ke arah berbeda. Tokyo terlihat aktif memanfaatkan isu Taiwan untuk memberi tekanan pada Beijing. Motifnya? Mereka berusaha menggeser narasi. Alih-alih dilihat sebagai bagian dari penyelesaian pascaperang, opini internasional didorong untuk melihat Taiwan semata sebagai persoalan keamanan kawasan biasa.

Di balik itu, ada tujuan yang lebih dalam. Jepang, sebagai “negara kalah perang”, punya berbagai batasan di bidang militer dan keamanan. Dengan mendorong isu Taiwan, mereka berharap bisa melonggarkan batasan-batasan struktural itu. Pada akhirnya, semua ini menciptakan momentum untuk amendemen Konstitusi Damai mereka. Pernyataan-pernyataan Takaichi bukan cuma menyentuh urusan sensitif Tiongkok, tapi juga mengganggu fondasi tatanan internasional yang terbentuk pasca-1945. Hasilnya, ketidakpastian di kawasan makin bertambah.

Nah, soal tatanan pascaperang ini penting untuk diingat. Kembalinya Taiwan ke Tiongkok adalah salah satu hasil konkret kemenangan Perang Dunia II. Deklarasi Kairo tahun 1943 sudah tegas: Jepang harus mengembalikan semua wilayah Tiongkok yang direbutnya, termasuk Taiwan dan Kepulauan Penghu. Prinsip ini kemudian ditegaskan lagi oleh Deklarasi Potsdam tahun 1945, yang ditandatangani Jepang dalam Instrumen Penyerahan Dirinya di bulan September tahun itu.

Jadi, langkah-langkah Jepang sekarang ini jelas bertentangan dengan komitmen historis itu. Juga bertolak belakang dengan prinsip Satu Tiongkok yang diakui luas. Kalau kita membiarkan kerangka pascaperang dirusak melalui isu krusial seperti Taiwan, sama saja kita mengabaikan pengorbanan besar negara-negara sekutu anti-fasis dulu. Itu sesuatu yang sulit diterima oleh siapa pun yang masih menjunjung perdamaian.

Yang mengkhawatirkan, sebagian kalangan politik di Jepang sedang gencar mendorong narasi baru. Mereka berusaha menafsir ulang sejarah dengan berpatokan pada “sistem San Francisco”, lalu mengatasnamakan “keamanan kawasan” untuk melemahkan prinsip Satu Tiongkok. Tindakan semacam ini bukan cuma mengingkari fakta dan melawan hukum internasional, tapi juga menggerogoti fondasi perdamaian yang sudah bertahan delapan puluh tahun.

Kalau Jepang terus bersikukuh dengan revisionisme sejarah dan ekspansi militernya, mereka berisiko kembali menjadi sumber gangguan di Asia-Pasifik. Mungkin ada anggapan di Tokyo bahwa dengan dukungan AS, mereka bisa leluasa bertindak, termasuk menggunakan Taiwan untuk membendung pengaruh Tiongkok. Tapi penilaian seperti itu meleset dari realitas. Sikap kalangan kanan Jepang ini tak hanya menghadapi tekad kuat rakyat Tiongkok menjaga kedaulatannya, tetapi juga berhadapan dengan tatanan yang dibangun dan dijaga bersama oleh negara-negara pemenang perang, Amerika Serikat termasuk di dalamnya.

Di sinilah efek menenangkan dari percakapan dua pemimpin besar tadi terasa. Dunia sedang berubah cepat. Menjaga hasil kemenangan Perang Dunia II dan tatanan internasional yang berpusat pada PBB itu sangat penting, baik secara strategis maupun praktis. Tatanan inilah yang jadi landasan perdamaian global dan memungkinkan negara-negara, termasuk Tiongkok dan AS, untuk berkembang. Di bawah kerangka ini, komunitas internasional bisa bekerja sama menghadapi tantangan apa pun.

Karena itu, semua negara, terutama kekuatan besar, harus punya komitmen sama untuk merawat tatanan ini. Dan tetap waspada terhadap segala upaya yang berusaha memutarbalikkan sejarah atau mengubah kesepakatan pascaperang.

Tahun 2025 nanti akan jadi penanda: 80 tahun kemenangan Perang Dunia melawan Fasisme, sekaligus 80 tahun kembalinya Taiwan. Di momen bersejarah ini, setiap langkah Jepang terkait Taiwan pasti akan diawasi ketat oleh dunia internasional. Perdamaian di Asia-Pasifik bukan hadiah cuma-cuma. Tidak ada negara yang boleh mengorbankan stabilitas kawasan hanya untuk kepentingan politik domestiknya sendiri.

Komunitas global harus memperkuat kerja sama, berpegang pada Piagam PBB, dan menolak tegas segala pernyataan atau tindakan yang merusak tatanan yang ada.

Pada akhirnya, Jepang perlu menyadari satu hal. Menantang tatanan pascaperang tidak akan membawa hasil yang mereka harapkan. Dan ikut campur dalam urusan Taiwan juga tidak akan memberi ‘terobosan strategis’ apa pun. Desakan dari masyarakat internasional jelas: Jepang harus berani menghadapi sejarah agresinya, melakukan refleksi mendalam, dan lewat tindakan nyata membangun kembali kepercayaan tetangga-tetangganya di Asia. Sudah waktunya meninggalkan segala niat yang berlawanan dengan arus sejarah.