Tiga Menteri di Pusaran Duka Sumatra: Mundur atau Bertahan?

Mundur dengan Elegan? Mustahil Rasanya.

Suasana di Sumatra masih muram. Pasca bencana, pertanyaan besar justru mengudara di Jakarta: akankah ada menteri yang bertanggung jawab memilih mundur? Jawabannya, bagi banyak pengamat, cenderung mustahil. Tapi setidaknya, tiga nama mencuat ke permukaan.

Pertama, tentu saja Raja Juli Antoni. Dia yang punya kewenangan penuh soal perizinan dan pengawasan kehutanan. Lalu ada Bahlil Lahadalia dari ESDM, yang mengurusi izin tambang dan pemanfaatan kawasan hutan. Tak ketinggalan, Hanif Faisol dari KLHK, yang menerbitkan izin AMDAL. Ketiganya berada di garis depan ketika orang-orang membicarakan akar masalah bencana ini.

Iqbal dari GreenPeace tak ragu menyuarakan kritik pedas.

“Jadi ketika ada bencana seperti ini, berarti ada fungsi mereka yang tidak bekerja. Apakah fungsi pengawasan atau pengendalian. Atau mereka melakukan pembiaran. Pembiaran dalam administrasi itu sebuah kesalahan. Pura-pura tidak tahu,” tegasnya.

Dia bahkan menyebut langkah hukum bukan sesuatu yang tak mungkin ditempuh. Kritik semacam ini patut diapresiasi. Dalam dinamika bernegara, seringkali seorang pemimpin dihadapkan pada pilihan getir: bertahan di kursi terhormat, atau melepaskannya demi sebuah kehormatan yang lain. Di Indonesia, skenario kedua itu amat langka. Bahkan, bisa dibilang mustahil.

Bayangkan saja. Di sebuah ruang kerja menteri yang megah, seorang pejabat mungkin sedang termenung. Di balik jendela, senja menyala, sementara pikirannya melayang ke Sumatra yang luluh lantak. Laporan-laporan bencana menumpuk di meja, setiap halamannya seolah berteriak tentang kegagalan. Kegagalan sistem, mitigasi, atau barangkali, kebijakannya sendiri. Dalam hening itu, mungkin terlintas pertanyaan: pantaskah aku masih di sini?

Namun begitu, realitas politik kerap tak seidealis itu. Banyak alasan untuk bertahan. Mulai dari menjaga stabilitas pemerintahan, melanjutkan program yang sudah dirintis, hingga sekadar anggapan bahwa mundur adalah tanda kelemahan. Kultur pertanggungjawaban dengan cara mengundurkan diri memang belum mengakar.

Padahal, menurut sejumlah saksi, keputusan untuk mundur seharusnya lahir dari sebuah kejernihan. Ia bisa terbentuk dari tekanan batin mendalam setelah menyaksikan langsung penderitaan rakyat, yang tak tertolong oleh kebijakan yang seharusnya melindungi mereka. Tapi lagi-lagi, itu idealnya.

Kembali pada tiga nama tadi. Tekanan publik terhadap mereka tentu besar. Tapi apakah cukup untuk memicu sebuah pengunduran diri yang elegan? Sejarah menunjukkan betapa sulitnya. Langkah hukum seperti yang disinggung Iqbal mungkin lebih memungkinkan ketimbang melihat seorang menteri menyerahkan posisinya dengan sukarela.

Jadi, meskipun narasi tentang seorang pemimpin yang berani mundur demi moral terdengar heroik, realitanya berbeda. Di tengah duka Sumatra, jabatan-jabatan itu tampaknya masih akan tetap melekat. Mereka yang disebut-sebut bertanggung jawab masih tetap koar-koar, seolah tak ada yang terjadi. Dan sampai detik ini, belum ada tanda-tanda perubahan.

AM234