Hakim MK Sorot Pernyataan BNPB: Seleksi Perwira TNI di Lembaga Sipil Sudah Benar?

MURIANETWORK.COM – Pernyataan Kepala BNPB Suharyanto soal bencana di Sumatra yang disebutnya "hanya mencekam di media sosial" ternyata masih terus bergulir. Kali ini, komentar pedas datang dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi.

Hakim Konstitusi Saldi Isra tak bisa menahan keheranannya. Di sidang lanjutan uji materi UU TNI, Rabu lalu, ia menyoroti tajam mekanisme penempatan perwira TNI di kementerian dan lembaga sipil. Baginya, kasus pernyataan Suharyanto itu adalah contoh yang nyaris sempurna untuk dipertanyakan.

"Tolong kami juga dijelaskan mekanisme seleksi seperti yang diceritakan oleh Pak Wamen tadi," tanya Saldi, menukas penjelasan pemerintah.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej yang hadir sebagai perwakilan pemerintah menyebut, penempatan perwira TNI ke lembaga sipil selalu atas permintaan pimpinan lembaga bersangkutan. Ada proses seleksi internal, katanya, sebelum seorang perwira akhirnya bertugas di luar dinas militer.

Namun begitu, penjelasan itu justru memantik kegelisahan Saldi. Ia langsung mengaitkannya dengan ucapan viral sang Kepala BNPB itu.

"Saya ini sebetulnya agak merasa sedih juga," ujar Saldi, suaranya terdengar berat. "Pernyataan seorang perwira tinggi soal bencana di Sumatera Barat itu... ini memang diseleksi secara benar atau tidak? Masa bencana dikatakan hanya ributnya di medsos saja."

Pertanyaannya sederhana, tapi menusuk. Bagaimana mungkin seorang pejabat setingkat kepala badan bisa mengeluarkan pernyataan yang dianggap mengerdilkan penderitaan korban? Saldi seolah ingin menegaskan, kualitas seleksi untuk posisi-posisi strategis di lembaga sipil tidak bisa dianggap remeh. Implikasinya bisa luas, menyentuh rasa keadilan publik.

Di sisi lain, Suharyanto sendiri telah meminta maaf. Usai meninjau langsung kondisi banjir di Desa Aek Garoga, Tapanuli Selatan, Minggu lalu, ia menyatakan penyesalan di hadapan Bupati setempat.

"Saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati. Ini, bukan berarti kami tidak peduli begitu," kata Suharyanto.

BNPB pun memastikan tetap akan hadir membantu masyarakat yang terdampak. Tapi, bagi banyak pengamat, permintaan maaf itu datang setelah gelombang kritik membanjir. Dan pertanyaan Saldi Isra di MK mungkin mewakili kegelisahan yang lebih mendasar: soal sistem, bukan sekadar individu.

Sidang itu sendiri membahas judicial review UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. Tapi dari ruang beracara tinggi itu, justru terpantul sebuah keprihatinan yang sangat manusiawi: tentang bagaimana negara hadir, dan lewat siapa saja suaranya disampaikan.