Hakim MK Sorot Pernyataan BNPB: Seleksi Perwira TNI di Lembaga Sipil Sudah Benar?

MURIANETWORK.COM – Pernyataan Kepala BNPB Suharyanto soal bencana di Sumatra yang disebutnya "hanya mencekam di media sosial" ternyata masih terus bergulir. Kali ini, komentar pedas datang dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi.

Hakim Konstitusi Saldi Isra tak bisa menahan keheranannya. Di sidang lanjutan uji materi UU TNI, Rabu lalu, ia menyoroti tajam mekanisme penempatan perwira TNI di kementerian dan lembaga sipil. Baginya, kasus pernyataan Suharyanto itu adalah contoh yang nyaris sempurna untuk dipertanyakan.

"Tolong kami juga dijelaskan mekanisme seleksi seperti yang diceritakan oleh Pak Wamen tadi," tanya Saldi, menukas penjelasan pemerintah.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej yang hadir sebagai perwakilan pemerintah menyebut, penempatan perwira TNI ke lembaga sipil selalu atas permintaan pimpinan lembaga bersangkutan. Ada proses seleksi internal, katanya, sebelum seorang perwira akhirnya bertugas di luar dinas militer.

Namun begitu, penjelasan itu justru memantik kegelisahan Saldi. Ia langsung mengaitkannya dengan ucapan viral sang Kepala BNPB itu.

"Saya ini sebetulnya agak merasa sedih juga," ujar Saldi, suaranya terdengar berat. "Pernyataan seorang perwira tinggi soal bencana di Sumatera Barat itu... ini memang diseleksi secara benar atau tidak? Masa bencana dikatakan hanya ributnya di medsos saja."