Percakapan Xi-Trump Picu Gelombang Ketegangan Baru di Selat Taiwan

Ketegangan di Selat Taiwan kembali memanas. Pemicunya adalah percakapan telepon antara Presiden China Xi Jinping dan mantan Presiden AS Donald Trump. Dalam pembicaraan itu, Xi dengan tegas menyampaikan posisi negaranya mengenai Taiwan, sebuah isu yang selalu jadi titik sensitif.

Menurut laporan kantor berita Xinhua, Xi menekankan bahwa reunifikasi Taiwan dengan China merupakan elemen krusial dalam tatanan internasional pasca-Perang Dunia. Dia berargumen, kerja sama China dan AS dulu berhasil melawan fasisme, dan kini penting untuk menjaga warisan kemenangan perang itu.

"China dan AS sekali lagi berdiri bersama melawan fasisme dan militeralisme, dan mengingat apa yang sedang terjadi, lebih penting bagi mereka (Taiwan) untuk bersama-sama menjaga hasil kemenangan Perang Dunia II," ujar Xi, seperti dikutip dari laporan tersebut.

Namun begitu, pernyataan Xi langsung mendapat reaksi keras dari Taipei. Perdana Menteri Taiwan Cho Jung-tai dengan lantang menolak gagasan reunifikasi. Dia berdiri di depan gedung parlemen, menyampaikan sikap pemerintahnya.

"Kami harus sekali lagi menegaskan bahwa Republik China (Taiwan), adalah negara yang sepenuhnya berdaulat dan independen," tegas Cho. "Bagi 23 juta penduduk negara kami, 'kembali' (ke China) bukanlah pilihan ini sangat jelas."

Memang, tawaran model "satu negara, dua sistem" dari Beijing selalu ditolak mentah-mentah oleh Taipei. Bagi China, urusan Taiwan adalah yang paling penting dan sensitif dalam diplomasinya. Di sisi lain, Taiwan bersikukuh dengan statusnya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan, Hsiao Kuang-wei, bahkan menuduh China memutarbalikkan fakta sejarah. Dia menyoroti pernyataan AS beberapa waktu lalu yang menyebut upaya China menggunakan dokumen era Perang Dunia II untuk mengisolasi Taiwan.

"China telah berulang kali mencoba mengintimidasi dan menekan negara-negara tetangga seperti Taiwan dan Jepang di kawasan dengan sifat ekspansionisnya yang otoriter," kata Hsiao.

Tak ketinggalan, pihak China punya jawabannya sendiri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, mengingatkan bahwa Republik Rakyat China telah mengambil alih pemerintahan penerus Republik China sejak 1949.

"Kedaulatan dan integritas teritorial China tidak akan berubah," tandas Mao.

Suasana makin tegang ketika Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi ikut angkat bicara. Dia menyatakan bahwa serangan China ke Taiwan akan membahayakan keamanan Jepang dan berpotensi memicu respons militer. Pernyataan ini langsung memicu gelombang ketegangan baru.

Akibatnya, hubungan China-Jepang memburuk dengan cepat. Beijing mengeluarkan imbauan agar warganya tidak berkunjung ke Jepang. Tak hanya itu, sejumlah acara pertukaran budaya terpaksa dibatalkan. Bahkan, pertemuan trilateral menteri kebudayaan China, Jepang, dan Korea Selatan terpaksa ditunda. Situasinya memang rumit, dan sepertinya belum akan mereda dalam waktu dekat.