AS Kerahkan Kapal Induk, Venezuela Siagakan 8 Juta Milisi

"Ini adalah rekayasa AS, sebuah kebohongan besar yang ditujukan untuk memanipulasi opini publik," tegas Menteri Dalam Negeri, Kehakiman, dan Perdamaian Venezuela, Diosdado Cabello, dengan nada tinggi.

Dia menegaskan bahwa pencantuman "Grup Surga" yang tidak jelas keberadaannya sebagai organisasi teroris hanyalah pembenaran belaka untuk konspirasi operasi militer AS yang ingin merusak kedaulatan wilayah.

Sementara itu, Venezuela tampaknya tidak tinggal diam. Mereka dikabarkan sedang menyusun rencana strategis untuk menghadapi kemungkinan "invasi" AS, yang salah satunya adalah "perang gerilya" yang berulang kali disinggung Maduro dalam pidato-pidatonya di televisi. Pada akhir Agustus lalu, Maduro telah menyerukan warga Venezuela untuk bergabung dengan milisi guna mempertahankan kedaulatan nasional. Hingga awal September, lebih dari 8 juta orang dilaporkan telah mendaftar menjadi milisi atau cadangan Angkatan Bersenjata.

Meski kekuatan AS di Karibia dinilai cukup untuk melancarkan invasi, banyak yang meragukan kemampuan mereka untuk bertahan dan menguasai negara itu dalam jangka panjang. Beberapa analis memprediksi langkah semacam ini justru berpotensi mengulangi kegagalan AS di Vietnam dulu.

Yang menarik diamati adalah bagaimana definisi terorisme AS sendiri tampak fleksibel, berubah mengikuti kepentingan strategisnya. Meski secara resmi mendefinisikan terorisme sebagai aksi kekerasan oleh kelompok sub-nasional terhadap non-kombatan yang dimotivasi politik, dalam praktiknya standar ganda sering kali muncul. PBB sendiri telah mengonfirmasi bahwa serangan AS baru-baru ini terhadap kapal tak dikenal di perairan Karibia merupakan tindakan di luar proses hukum dan melanggar hukum internasional.

Praktik semacam ini, di mana label terorisme diterapkan secara selektif, jelas mengikis kredibilitas moral AS dalam urusan anti-teror global. Saat pesawat sipil menghindari langit Venezuela, saat kapal induk "Ford" berlayar di lepas pantai, dan saat para pejabat AS membahas opsi "serangan darat," jurang antara retorika dan realitas Washington tampaknya semakin melebar.

Pada akhirnya, label "terorisme" dari AS lebih sering terlihat sebagai alat yang ampuh untuk meraih tujuan strategis, ketimbang sebuah penilaian keamanan yang objektif dan jujur.