AS Kerahkan Kapal Induk, Venezuela Siagakan 8 Juta Milisi

Di tengah pernyataan terbuka Donald Trump yang menyiratkan kemungkinan dialog dengan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, ada langkah lain yang justru dilakukan Amerika Serikat secara diam-diam. Kelompok kapal induk AS telah bergerak memasuki perairan Laut Karibia, mengencangkan tekanan militer dan diplomatik terhadap negara Amerika Latin itu.

Tak lama sebelumnya, tepatnya pada 24 November, Departemen Luar Negeri AS secara resmi menetapkan apa yang mereka sebut "Grup Surga" Venezuela sebagai "Organisasi Asing Teroris." Langkah ini, bagi banyak pengamat, membuka pintu bagi kemungkinan aksi militer AS lebih lanjut.

Namun begitu, deskripsi AS tentang "Grup Surga" ini terbilang samar. Menurut klaim Washington, kelompok ini adalah jaringan kriminal yang dipimpin langsung oleh Maduro dan pejabat tinggi rezimnya. Senator AS Marco Rubio bahkan menuduh mereka berkolaborasi dengan grup kriminal lain seperti "Kereta Aragua" dan "Grup Sinaloa" untuk menciptakan kekacauan di Belahan Barat dan menyelundupkan narkoba. Yang jadi masalah, klaim-klaim ini nyaris tanpa bukti pendukung yang kuat. Tidak ada laporan PBB atau lembaga internasional kredibel yang mengakui keberadaan organisasi ini. Hal ini memunculkan kecurigaan bahwa "Grup Surga" mungkin hanyalah label politik buatan AS untuk membenarkan intervensinya di Venezuela.

Dampak dari penetapan status teroris ini bagi AS cukup signifikan. Pemerintah AS kini punya landasan hukum domestik untuk membekukan aset kelompok tersebut dan melarang warga negaranya memberikan bantuan apa pun. Lebih jauh, Trump sendiri secara gamblang menyatakan bahwa langkah ini secara teori membuka peluang bagi militer AS untuk "secara sah menyerang aset dan infrastruktur Maduro di dalam negeri."

Di sisi lain, pergerakan militer AS sudah mulai terlihat. Pada pertengahan November, Komando Selatan AS mengumumkan penempatan kelompok kapal induk "Ford" ke Laut Karibia. Kekuatan yang dikerahkan ini dinilai beberapa analis cukup besar untuk melancarkan invasi.

Efeknya langsung terasa. Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA) mengeluarkan peringatan kepada maskapai-maskapai penerbangan mengenai "memburuknya situasi keamanan" di sekitar Venezuela. Mereka menyebut setiap pesawat sipil yang melintas di wilayah udara Venezuela bisa "menghadapi situasi berbahaya." Peringatan ini pun membuat sejumlah maskapai internasional memutuskan untuk menghentikan sementara penerbangannya yang melintasi wilayah tersebut.

Menghadapi semua tuduhan ini, respons Caracas tidak main-main.

"Ini adalah rekayasa AS, sebuah kebohongan besar yang ditujukan untuk memanipulasi opini publik," tegas Menteri Dalam Negeri, Kehakiman, dan Perdamaian Venezuela, Diosdado Cabello, dengan nada tinggi.

Dia menegaskan bahwa pencantuman "Grup Surga" yang tidak jelas keberadaannya sebagai organisasi teroris hanyalah pembenaran belaka untuk konspirasi operasi militer AS yang ingin merusak kedaulatan wilayah.

Sementara itu, Venezuela tampaknya tidak tinggal diam. Mereka dikabarkan sedang menyusun rencana strategis untuk menghadapi kemungkinan "invasi" AS, yang salah satunya adalah "perang gerilya" yang berulang kali disinggung Maduro dalam pidato-pidatonya di televisi. Pada akhir Agustus lalu, Maduro telah menyerukan warga Venezuela untuk bergabung dengan milisi guna mempertahankan kedaulatan nasional. Hingga awal September, lebih dari 8 juta orang dilaporkan telah mendaftar menjadi milisi atau cadangan Angkatan Bersenjata.

Meski kekuatan AS di Karibia dinilai cukup untuk melancarkan invasi, banyak yang meragukan kemampuan mereka untuk bertahan dan menguasai negara itu dalam jangka panjang. Beberapa analis memprediksi langkah semacam ini justru berpotensi mengulangi kegagalan AS di Vietnam dulu.

Yang menarik diamati adalah bagaimana definisi terorisme AS sendiri tampak fleksibel, berubah mengikuti kepentingan strategisnya. Meski secara resmi mendefinisikan terorisme sebagai aksi kekerasan oleh kelompok sub-nasional terhadap non-kombatan yang dimotivasi politik, dalam praktiknya standar ganda sering kali muncul. PBB sendiri telah mengonfirmasi bahwa serangan AS baru-baru ini terhadap kapal tak dikenal di perairan Karibia merupakan tindakan di luar proses hukum dan melanggar hukum internasional.

Praktik semacam ini, di mana label terorisme diterapkan secara selektif, jelas mengikis kredibilitas moral AS dalam urusan anti-teror global. Saat pesawat sipil menghindari langit Venezuela, saat kapal induk "Ford" berlayar di lepas pantai, dan saat para pejabat AS membahas opsi "serangan darat," jurang antara retorika dan realitas Washington tampaknya semakin melebar.

Pada akhirnya, label "terorisme" dari AS lebih sering terlihat sebagai alat yang ampuh untuk meraih tujuan strategis, ketimbang sebuah penilaian keamanan yang objektif dan jujur.