Trump Teken Keputusan Presiden: Tiga Sayap Ikhwanul Muslimin Diresmikan sebagai Organisasi Teroris

Langkah Donald Trump menuai pujian dari pejabat Israel. Presiden AS itu baru saja menetapkan tiga cabang Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah sebagai organisasi teroris lewat keputusan presiden pada Senin (24/11).

Dubes Israel untuk PBB, Danny Danon, tak menyembunyikan rasa sukanya.

"Ini keputusan penting. Bukan cuma buat Israel, tapi juga buat negara-negara Arab tetangga yang sudah puluhan tahun menderita karena terorisme Ikhwanul Muslimin,"

katanya seperti dilaporkan AFP.

Cabang organisasi yang kena sanksi itu berada di Mesir, Yordania, dan Lebanon. Pemerintah AS menuding Ikhwanul Muslimin punya andil besar dalam memicu aksi teror serta kampanye destabilisasi baik terhadap kepentingan Amerika sendiri maupun sekutu-sekutunya di kawasan.

Nah, Israel sendiri selama ini dikenal sebagai sekutu utama AS di Timur Tengah. Dengan status baru sebagai organisasi teroris ini, AS kini punya dasar hukum untuk mengambil sejumlah tindakan tegas. Mulai dari pembekuan aset yang terkait dengan organisasi tersebut, sampai larangan masuk bagi para anggotanya ke wilayah Amerika.

Di sisi lain, keputusan ini nggak bisa dilepaskan dari situasi perang Gaza yang berkecamuk sejak tahun 2023 lalu. Konflik itu telah menewaskan puluhan ribu warga Gaza akibat serangan Israel di berbagai penjuru wilayah.

Menurut lembar fakta yang dirilis pemerintah AS, setelah serangan tanggal 7 Oktober 2023 yang memicu pecahnya perang Gaza sayap militer Ikhwanul Muslimin di Lebanon disebut-sebut meluncurkan serangan roket ke sejumlah target, baik militer maupun sipil, di Israel.

Bukan cuma itu. Intelijen AS juga dapat laporan bahwa seorang pimpinan Ikhwanul Muslimin di Mesir mendorong dilakukannya serangan kekerasan terhadap mitra dan kepentingan Amerika di Timur Tengah, tepat di hari yang sama.

Masih ada lagi. Dari Yordania, muncul kabar bahwa pimpinan Ikhwanul Muslimin setempat memberikan dukungan terhadap sayap militer Hamas. Semua laporan ini semakin mengukuhkan posisi AS dalam mengambil sikap tegas terhadap organisasi tersebut.