Kolaborasi Jadi Penentu Hidup-Mati Program Makan Bergizi Gratis

- Selasa, 25 November 2025 | 14:12 WIB
Kolaborasi Jadi Penentu Hidup-Mati Program Makan Bergizi Gratis
Pentingnya Kerja Sama untuk Program Makan Bergizi Gratis

Kerja Sama Kunci Sukses Program Makan Bergizi Gratis

Di tengah upaya pemerintah mewujudkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, punya pesan penting. Ia mendorong semua pihak yang mengelola dapur SPPG untuk benar-benar kompak. Tanpa itu, program andalan Presiden Prabowo Subianto ini bisa mandek di tengah jalan.

“Kalau kalian malah berantem, dan tidak bisa bekerja sama, bagaimana program yang sangat luar biasa ini bisa berjalan dengan baik,” tegas Nanik dalam Rapat Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (25/11).

Menurutnya, kerja sama yang solid bukan hanya dengan ahli gizi atau akuntan, tapi juga dengan mitra atau yayasan setempat. Semua elemen harus bergerak seirama.

Pesan itu bukan tanpa alasan. Nanik mengaku mendapat laporan bahwa ada beberapa SPPG yang terpaksa berhenti beroperasi karena konflik internal. Perselisihan antara mitra dengan kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan membuat roda kegiatan macet total.

Akibatnya? SPPG mangkrak. Ahli gizi dan akuntan memilih mundur. Kepala SPPG-nya pun hilang entah ke mana.

Seperti yang dialami Syaikhu, Mitra SPPG Japan Sooko, Mojokerto. “Kami baru mulai 20 Oktober, tapi baru 5 hari jalan, harus berhenti,” ujarnya.

Tanpa kolaborasi, urusan administrasi seperti pengajuan proposal dan pencairan dana pun ikut tersendat. Belum lagi persyaratan teknis seperti pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), IPAL, sertifikasi halal, dan pelatihan penjamah makanan semua terbengkalai.

Padahal, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota Mojokerto disebut sudah cukup proaktif membantu prosesnya. Tapi tetap saja, hingga kini masih banyak SPPG yang belum punya SLHS.

Data yang ada menunjukkan, dari 52 SPPG di Kabupaten Mojokerto, baru delapan yang sudah mengantongi SLHS. Sementara di Kota Mojokerto, dari tujuh SPPG yang berjalan, cuma tiga yang sudah memilikinya.

Menyikapi hal itu, Nanik memberi tenggat waktu tegas. “Sekarang yang penting kalian daftar dulu, saya beri waktu 30 hari. Kalau dalam 30 hari belum juga mendaftar, SPPG akan kami tutup,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar di dalam satu lingkungan SPPG jangan ada yang merasa paling hebat atau mendominasi. Jangan sampai ada kebencian apalagi dendam yang berlarut.

“Kalian bisa mencontoh Pak Prabowo. Beliau saja bisa merangkul semua lawan politiknya. Masak di sini cuma tetangga kampung saja sampai musuhan begitu,” ucap Nanik dengan nada prihatin.

Editor: Handoko Prasetyo

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar