Program MBG Dikritik, Hanya 20% Anak yang Butuh Bantuan Gizi

Catatan dari Najih Ibn Abdil Hameed
Direktur Ponpes Darul Istiqomah Bojonegoro

Mohon maaf bagi yang merasa tersinggung.

Pertanyaannya sederhana: apakah benar semua anak Indonesia mengalami stunting dan butuh perbaikan gizi? Jawabannya jelas tidak. Data tahun 2024 menunjukkan hanya 4,4 juta anak atau sekitar 19,8% yang benar-benar mengalami stunting. Jadi seharusnya, program Makanan Bergizi Berimbang (MBG) cukup menyasar mereka yang memang membutuhkan.

Di sisi lain, ada fakta yang justru bertolak belakang. Data tahun 2023 mengungkap prevalensi kegemukan atau obesitas mencapai 19,7% pada anak usia 5-12 tahun dan 16% pada usia 13-15 tahun. Artinya, banyak anak justru kelebihan nutrisi, bukan kekurangan.

Lalu mengapa program MBG harus menyasar 82,5 juta anak secara seragam? Padahal sebagian besar tidak memerlukan nutrisi tambahan. Menurut pengamatan saya, yang lebih mereka butuhkan sebenarnya adalah guru-guru berkualitas dengan metode pengajaran yang baik, dilengkapi buku, film edukasi, laboratorium, dan tempat praktik yang memadai.

Ada yang berargumen kita harus mencontoh Jepang dalam hal pemberian makanan bernutrisi. Tapi realitanya, banyak produk MBG yang beredar justru tidak memenuhi standar gizi. Yang lebih memprihatinkan, tidak ada dimensi pendidikan tentang pentingnya gizi seimbang dalam program ini. Bahkan ada anggota DPR yang dengan enteng menyatakan MBG tidak memerlukan ahli gizi.

Pertanyaan yang terus mengusik: mengapa program ini dijalankan secara terkomando dan sentralistik? Mengapa menutup keragaman pangan lokal, sementara yang diuntungkan justru kepentingan tentara, polisi, dan pemilik modal besar?

Dalam analisis saya, hanya satu kesimpulan yang masuk akal: program sebesar ini adalah bentuk "bancakan politik" yang dijalankan oleh elit, untuk kepentingan elit juga.

Ambil contoh Yayasan Yasika. Mustahil mereka bisa memiliki 41 Sentra Pangan dan Pakan Gotong Royong (SPPG) – dan akan terus bertambah – jika bukan karena Yasika adalah putri politisi Gerindra.

Berdasarkan wawancara di berbagai daerah, sebagian besar pengelola SPPG ternyata politisi, pengusaha 'old money', serta aparat kepolisian dan militer.

Republik ini milik oligarki. Meski para politisi berteriak lantang mengaku pro rakyat, kenyataannya berbicara lain.

Dan kita, rakyat biasa, selalu berada di posisi yang dirugikan. Kitalah yang membiayai proyek MBG ini melalui pajak yang terus dipungut, hanya untuk menggemukkan pundi-pundi mereka yang sudah teramat gendut.