Pernyataan Beathor Suryadi Soal Polemik Ijazah Jokowi dan Dampaknya

Politikus senior PDIP, Beathor Suryadi, kembali menyampaikan pernyataan kontroversial mengenai dokumen pendidikan Presiden Joko Widodo. Dalam pernyataannya yang beredar luas, Beathor menyoroti konferensi pers yang dilakukan seorang akademisi yang menurutnya semakin membuka keraguan terhadap keaslian ijazah pemimpin negara.

Tuntutan Transparansi Dokumen Pendidikan Pejabat Publik

Beathor menilai langkah keterbukaan informasi yang ditunjukkan oleh akademisi tersebut seharusnya menjadi contoh bagi Presiden Jokowi. Menurut pandangannya, transparansi dalam hal dokumen pendidikan merupakan bentuk pertanggungjawaban publik yang wajib dipenuhi oleh setiap pejabat negara.

Politikus ini menyatakan keyakinannya bahwa selama dua dekade terakhir, dokumen pendidikan Jokowi yang tidak pernah ditampilkan secara terbuka merupakan dokumen yang tidak autentik. Pernyataan ini disampaikannya dalam konteks penggunaan dokumen tersebut untuk mengikuti proses pencalonan dalam pemilihan umum.

Tuduhan Terhadap Proses Pencalonan dan Lembaga Negara

Lebih lanjut, Beathor menyampaikan dugaan adanya ketidakberesan dalam proses administrasi pencalonan Jokowi di tingkat daerah. Ia menuding ada pihak tertentu di Komisi Pemilihan Umum yang diduga menghilangkan dokumen-dokumen penting terkait data calon.

Pernyataan keras juga dilontarkan mengenai kepemimpinan Jokowi yang dinilai telah merusak tatanan berbagai lembaga negara, termasuk institusi kepolisian dan militer. Beathor bahkan menyebutkan adanya praktik jual beli jabatan selama periode kepemimpinan tersebut.

Sorotan Terhadap Peran Universitas Gadjah Mada