Konferensi Kota Toleran 2025: Wujudkan Ekosistem Toleransi Melalui Kolaborasi Daerah

SETARA Institute secara konsisten menyelenggarakan studi Indeks Kota Toleran (IKT) sejak 2015 sebagai upaya mempromosikan praktik terbaik toleransi di berbagai kota Indonesia. Inisiatif ini berhasil mendorong pemerintah daerah untuk aktif membangun lingkungan yang toleran di wilayah masing-masing.

Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan, SETARA Institute mengadakan Konferensi Kota Toleran (KKT) pertama pada 16 November 2025 bertepatan dengan Hari Toleransi Internasional. Kota Singkawang dipilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan event strategis ini dengan tema "Menguatkan Inisiatif dan Kolaborasi, Membangun Ekosistem Toleransi".

Platform Kolaborasi Lintas Pemangku Kepentingan

Menurut Sayyidatul Insiyah, Manajer Riset SETARA Institute, konferensi ini berfungsi sebagai ruang pertemuan setara bagi pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas keagamaan, dan pemimpin muda. KKT dirancang bukan hanya sebagai acara seremonial, tetapi sebagai wadah nyata untuk memperkuat kebinekaan Indonesia melalui dialog konstruktif.

Event bersejarah ini dihadiri perwakilan dari 27 kabupaten/kota dengan total peserta melebihi 250 orang. Selama konferensi, terjadi pertukaran pengetahuan mendalam mengenai inovasi kebijakan, penganggaran, perencanaan program, dan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan toleransi.

Deklarasi Komitmen Bersama Pemda untuk Toleransi

Momen penting konferensi ditandai dengan penandatanganan "Deklarasi Komitmen Bersama untuk Percepatan Pembangunan Ekosistem Toleransi di Daerah". Para pemimpin daerah yang hadir secara kolektif menyepakati deklarasi bersejarah ini, termasuk Walikota Singkawang Tjhai Chui Mie, Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono, Walikota Salatiga Robby Hernawan, dan Bupati Mimika Johannes Rettob.

Deklarasi turut disaksikan perwakilan pemerintah pusat dan provinsi serta organisasi masyarakat sipil, menandai komitmen nasional untuk penguatan toleransi di tingkat daerah.

Pelajaran Penting dari Praktik Terbaik Daerah

1. Regulasi Progresif untuk Perlindungan Toleransi

Beberapa daerah seperti Kota Mojokerto, Salatiga, Tegal, dan Semarang telah menerbitkan peraturan daerah khusus toleransi, menunjukkan komitmen hukum yang kuat meski menghadapi tantangan politik kompleks.

2. Inovasi Program Berbasis Kolaborasi

Kota Singkawang mengembangkan kampanye toleransi ke tingkat akar rumput melalui sinergi dengan pemuda. Kabupaten Mimika memperkuat harmoni masyarakat dengan platform mitigasi konflik dan dukungan anggaran besar untuk dialog lintas iman. Kota Kediri memadukan pendidikan dan budaya melalui parade lintas agama dan Sekolah Moderasi.

3. Pendekatan Kontekstual dan Transformasi Daerah

Kota Sukabumi fokus pada literasi digital pasca insiden berbasis agama. Kota Bogor menunjukkan transformasi signifikan dengan menyelesaikan kasus intoleransi melalui koordinasi pemerintah dan masyarakat. Kabupaten Muara Enim mengintegrasikan toleransi sebagai indikator kinerja utama.

4. Strategi Mengatasi Tantangan Toleransi

Berbagai daerah masih menghadapi tantangan seperti isu identitas, misinformasi digital, dan warisan konflik masa lalu. Peran generasi muda dinilai strategis dalam mendukung keberlanjutan kebijakan toleransi melalui partisipasi langsung.

Rencana Aksi Ke Depan

Sebagai tindak lanjut konferensi, peserta sepakat pada tiga komitmen utama:

1. Penyusunan produk hukum daerah untuk akselerasi pemajuan toleransi
2. Pengembangan program penguatan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat
3. Peningkatan kolaborasi dengan masyarakat untuk memperkuat keberagaman Indonesia

Konferensi Kota Toleran 2025 membuktikan bahwa pembangunan masyarakat toleran memerlukan proses bertahap, komitmen jangka panjang, dan sinergi antara kepemimpinan politik, birokrasi, dan kemasyarakatan.