Kisah Asrul Sani dan Ijazah Doktoral: Pelajaran untuk Jokowi

Oleh: Erizal

Hakim Mahkamah Konstitusi, Asrul Sani, akhirnya memberikan klarifikasi terbuka mengenai tuduhan kepemilikan ijazah doktoral palsu yang dialamatkan kepadanya. Dalam konferensi persnya, Asrul Sani memaparkan kronologi lengkap perjalanannya meraih gelar doktor dengan runut dan disertai bukti-bukti otentik. Ia bahkan menyebut prosesnya memakan waktu hingga 11 tahun, sebuah perjalanan panjang yang tidak disarankan untuk ditiru.

Tuduhan terhadap Asrul Sani bermula dari operasi yang dilakukan oleh lembaga anti korupsi di Polandia terhadap universitas tempatnya menimba ilmu. Operasi tersebut menangkap kasus suap yang melibatkan kampus. Akibatnya, Asrul turut terseret dan dituduh memperoleh gelar dengan cara yang tidak sah.

Meski kasusnya terlihat sederhana, hal ini membawa Asrul Sani harus menjalani pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Lembaga yang sama ini sebelumnya juga memeriksa hakim MK terkait putusan yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka maju dalam pencalonan presiden. Hasil pemeriksaan terhadap Asrul dinyatakan bersih, yang kemudian membuka jalan baginya untuk berbicara.

Asrul Sani memulai pernyataannya dengan permintaan maaf karena baru dapat memberikan klarifikasi pada saat itu. Ia menjelaskan bahwa keinginannya untuk segera berbicara harus menunggu izin dari pimpinan MK dan setelah proses pemeriksaan MKMK selesai. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada niat dari dirinya untuk sengaja menunda penjelasan atas tuduhan yang beredar.

Sikap tenang dan bijaksana Asrul Sani tampak jelas dalam menjawab setiap pertanyaan wartawan. Salah satu momen menarik adalah ketika ditanya mengenai kemungkinan melaporkan balik pihak yang menuduhnya. Dengan bijak, ia menjawab bahwa ia tidak akan melakukannya karena menganggap para penuduh tersebut seperti adik atau anaknya sendiri.

Andai saja Presiden Jokowi dikaruniai pendekatan dan kebijaksanaan serupa seperti yang ditunjukkan Asrul Sani, dapat dipastikan kasus dugaan ijazah palsu yang melibatkan namanya tidak akan berlarut-larut seperti saat ini. Solusinya terlihat sederhana: gelar konferensi pers, jelaskan kronologi dari awal hingga akhir, tunjukkan bukti-bukti pendukung, maka persoalan dapat selesai dan dilupakan publik.

Sebenarnya belum terlambat bagi Jokowi untuk mencontoh langkah yang diambil Asrul Sani, meskipun kasusnya saat ini sudah ditangani oleh Polda Metro Jaya. Dengan menggelar konferensi pers, menjelaskan semua fakta secara transparan, dan mencabut laporan, persoalan dapat diselesaikan. Kebenaran sejatinya tidak serumit yang dibayangkan, sebagaimana dicontohkan oleh Asrul Sani.

Kredibilitas Asrul Sani semakin kuat karena ia menguasai semua detail perjalanan akademisnya. Ia bahkan mengingat setiap individu yang diwawancaranya selama proses penyusunan disertasi. Lebih dari itu, disertasinya telah diterbitkan oleh Kompas menjadi sebuah buku. Dengan bukti-bukti konkret seperti ini, jika masih ada yang bersikeras menyebut gelar doktoralnya palsu, maka dapat disimpulkan bahwa pihak tersebut memerlukan penanganan khusus.