Mikul Dhuwur Mendem Jero: Makna, Distorsi, dan Kritik Firman Tendry

Kritik tajam juga dilancarkan terhadap mentalitas publik yang diarahkan untuk percaya bahwa kebusukan kekuasaan merupakan bagian tak terpisahkan dari “takdir budaya”. Ajaran luhur justru dipelintir menjadi instrumen pembungkaman: hormati pemimpin dengan menghapus catatan kelamnya; muliakan bangsawan politik dengan mengubur skandalnya; hargai masa lalu dengan menutupi baunya.

Dalam bagian lain esainya, Firman memotret fenomena wajah pemimpin yang tersenyum di baliho-baliho raksasa, terlihat dekat dengan rakyat namun sebenarnya steril dari realitas kemiskinan yang ada.

“Koruptor dipoles menjadi pahlawan; pelanggar HAM dimandikan sebagai patriot; seorang ibu yang dua puluh tahun mencari anaknya justru dianggap pengganggu narasi,” kritiknya tegas.

Relevansi satire ini semakin kuat di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terhadap erosi moral bernegara: hukum yang terlihat “berpura-pura pincang”, keadilan yang diperjualbelikan, serta suara rakyat yang hanya dihitung ketika menguntungkan kekuasaan.

Firman mengingatkan bahwa sejarah memiliki “kebiasaan buruk” selalu kembali dengan membawa bau busuk yang tidak bisa ditutupi dengan dupa, lonceng gereja, atau khutbah agama sekalipun.

“Jika republik ini terus mengubur kebenaran seperti mayat di malam gelap,” tulisnya, “jangan salahkan siapa pun bila suatu hari rakyat menggali seluruh kuburan itu dan untuk pertama kalinya bangsa ini benar-benar mencium apa yang selama ini disembunyikan.”

Esai ini bukan sekadar kritik sosial biasa, melainkan peringatan keras bahwa penyalahgunaan tradisi untuk menutupi kebusukan bukan hanya bentuk kemunafikan, tetapi merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa Indonesia.