Putusan MK: Polisi Aktif Dilarang Jabat Posisi Sipil Tanpa Mundur atau Pensiun

Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi telah memutuskan bahwa anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang masih aktif tidak diperbolehkan menduduki jabatan sipil sebelum mereka mengundurkan diri atau memasuki masa pensiun. Keputusan ini juga berlaku meskipun ada arahan atau perintah langsung dari Kapolri.

Putusan penting ini diambil oleh MK setelah mengabulkan seluruh permohonan dalam perkara bernomor 114/PUU-XXIII/2025. Permohonan tersebut menguji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), khususnya yang mengatur tentang kedudukan anggota polisi dalam jabatan sipil.

Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang pleno yang berlangsung di Jakarta Pusat, menyatakan bahwa permohonan dari para pemohon dikabulkan sepenuhnya.

Dasar Pertimbangan Hukum MK

Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dalam pertimbangannya menegaskan bahwa frasa "mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian" merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi. Norma ini dianggap sudah jelas dan tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut.

Sebaliknya, frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" justru dinilai menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan hukum. Keberadaan frasa ini dianggap mengaburkan makna dari persyaratan utama, yaitu pensiun atau mengundurkan diri.

Ridwan Mansyur menjelaskan bahwa kerancuan ini berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum, baik bagi karier anggota Polri yang ingin menduduki jabatan di luar institusi kepolisian, maupun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompetisi untuk posisi yang sama.

Latar Belakang dan Dampak Gugatan

Perkara ini diajukan oleh Syamsul Jahidin yang mempersoalkan Pasal 28 Ayat (3) dan penjelasannya dalam UU Polri. Gugatan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya anggota polisi aktif yang menduduki berbagai jabatan sipil strategis, seperti Ketua KPK, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala BNN, dan posisi penting lainnya, tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun terlebih dahulu.

Praktik ini dinilai bertentangan dengan prinsip netralitas birokrasi, menurunkan kualitas demokrasi dan sistem merit dalam pelayanan publik, serta dianggap merugikan hak konstitusional warga negara dan profesional sipil untuk memperoleh kesempatan yang setara dalam mengisi jabatan publik.

Pemohon juga berargumen bahwa norma dalam UU tersebut secara tidak langsung menciptakan dwifungsi Polri, di mana institusi ini tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan, tetapi juga terlibat dalam ranah birokrasi pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat.

Opini Berbeda di Lingkungan MK

Putusan MK ini tidak sepenuhnya bulat. Hakim Konstitusi Arsul Sani menyampaikan concurring opinion atau alasan yang berbeda meskipun setuju dengan putusan akhir. Sementara itu, dua hakim konstitusi lainnya, yaitu Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah, menyatakan dissenting opinion atau pendapat yang berbeda dan tidak sejalan dengan putusan mayoritas.