Zulkifli Hasan Minta Waktu Sebulan untuk Benahi Program Makan Bergizi Gratis

- Rabu, 15 Juli 2026 | 21:25 WIB
Zulkifli Hasan Minta Waktu Sebulan untuk Benahi Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah memberi tenggat waktu satu bulan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan hal itu usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

"Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan," kata Zulhas kepada wartawan.

Dalam rapat tersebut, Zulhas bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait membahas evaluasi program MBG. Ia mengakui masih banyak kendala di lapangan, mulai dari dugaan penyalahgunaan hingga kesenjangan antara titik yang sudah ditetapkan dengan ketersediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Banyak, ya. Yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, tetapi belum ada SPPG-nya. Ada yang sudah membangun tapi belum beroperasi. Banyak hal," ujarnya.

Setelah satu bulan, Zulhas akan melaporkan hasil kajian dan solusi yang ditemukan kepada Presiden Prabowo untuk mendapatkan keputusan akhir. "Saya kira dua itu yang penting kami putuskan pada malam hari ini," imbuhnya.

Koperasi Desa Merah Putih

Selain MBG, rapat juga membahas Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Zulhas menegaskan koperasi ini akan menjadi infrastruktur pemerintah dalam menyalurkan bantuan dan barang subsidi. "Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan-bantuan, seluruh bantuan. Kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi," jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan Kopdes juga akan berperan sebagai off-taker hasil pertanian. "Nomor dua, dia sebagai off-taker kalau harga seperti gabah, jagung, dan lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa off-taker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah," pungkasnya.

Editor: Bayu Santoso

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags