KACAU! Sebelum Jadi Menteri, Nadiem Sudah Bikin Grup WA Rahasia Buat Atur Proyek Laptop Triliunan

Jurist kemudian ditugaskan langsung untuk menindaklanjuti arahan tersebut bersama Google, termasuk mematangkan detail pengadaan perangkat Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan.

Puncaknya terjadi pada 6 Mei 2020, ketika diadakan rapat daring bersama Nadiem yang dihadiri oleh Jurist, Sri Wahyuningsih, Mulatsyah, dan Ibrahim Arief.

Dalam forum itu, Nadiem disebut memberi arahan langsung agar pengadaan TIK tahun 2020-2022 menggunakan Chrome OS dari Google, padahal saat itu proses lelang dan perencanaan belum dimulai.

Ibrahim, yang sudah aktif sebagai konsultan teknologi di kementerian, bahkan disebut aktif menggiring tim teknis untuk memilih Chrome OS.

Ia sempat melakukan demo penggunaan Chromebook melalui Zoom, dan menolak menandatangani kajian teknis awal karena belum menyebutkan Chrome OS.

Kajian teknis akhirnya direvisi sesuai arahan tersebut.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa Nadiem memang terlibat aktif dalam seluruh proses ini.

Menurutnya, bukti paling kuat adalah rencana pengadaan laptop sudah digagas bahkan sebelum Nadiem masuk kabinet.

“Perencanaan terhadap program digitalisasi pendidikan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum tahun anggaran 2020-2022. Bahkan sudah dilancarkan sebelum yang bersangkutan masuk di kabinet,” kata Harli.

Sejauh ini, Kejagung telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara ini, yakni:

- Sri Wahyuningsih (SW) – Direktur Sekolah Dasar Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen tahun 2020-2021.

- Mulyatsyah (MUL) – Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020.

- Jurist Tan (JT/JS) – Staf Khusus Mendikbudristek bidang pemerintahan.

- Ibrahim Arief (IBAM) – Konsultan Teknologi Kemendikbudristek dan orang dekat Nadiem.

Penyidik juga tengah mendalami apakah ada konflik kepentingan dalam investasi Google di proyek ini, mengingat perusahaan tersebut memiliki hubungan bisnis dengan Gojek, perusahaan yang sebelumnya dipimpin oleh Nadiem.

Kasus ini kini menjadi sorotan publik karena bukan hanya menyangkut kerugian negara, tapi juga dugaan penyalahgunaan wewenang dalam lingkar kekuasaan sebelum jabatan formal dijabat.

Pengusutan lebih lanjut akan menentukan seberapa dalam keterlibatan para pihak, termasuk kemungkinan peran langsung dari Nadiem Makarim dalam proyek pengadaan yang kini tengah diusut aparat penegak hukum.

Sumber: HukamaNews