Rocky Gerung: Jokowi Pembuat Gaduh dan Mengancam Integrasi Nasional!

Jokowi Pembuat Gaduh dan Mengancam Integrasi Nasional

Benar kata Rocky Gerung, justeru yang membuat kegaduhan itu adalah Jokowi, dia sembunyikan ijazahnya. 

Adalah hak publik bertanya sebagai warganegara kepada pengelola negara soal legalitas dokumen yang dia pergunakan sebagai prasyarat yang sah menurut ketentuan undang-undang untuk bisa menjadi pengelola negara.

Rakyat untuk bisa menjadi penerima Bansos saja harus diverifikasi datanya dengan ketat. 

Orang untuk jadi OB disebuah kantor perusahan kecil dengan upah alakadarnya saja, ditanya sekolahnya. Dipersyaratkan untuk bisa bekerja dan memiliki kejujuran.

Dua syarat basic dan minimal itu, tidak ada pada Jokowi. Jangankan bisa bekerja, untuk jujur saja dia malas.

Sekarang semua akses dan fasilitas negara dia nikmati sampai ke anak cucunya, yang jika dikalkulasikan, tidak akan pernah habis sampai 7 turunan 8 belokan dan 9 tanjakan. 

Dan hanya dengan satu kesempatan yang bisa menghabiskan semua fasilitas negara yang sudah dia nikmati itu, yaitu 1 jurang kematian. 

Gumpalan kegaduhan demi kegaduhan di produksi oleh Jokowi setiap hari. 

Tentu saja ada banyak kepentingan yang mengiringi dibelakangnya. Sepertimana kata Ahok, dia bisa jadi presiden karena pengembang (cukong).

Tentu saja sumberdaya biaya untuk menimbulkan dan menganeksasi semua kegaduhan itu dibayar oleh para pemodalnya itu.

Kegaduhan mulai dari tingkat konstitusi, parlemen yang dibayar untuk jual beli pasal-pasal, para penegak hukum yang dibayar untuk melakukan sejumlah langkah kriminalisasi, semua institusi negara yang mengacaukan semua proses dalam upaya rakyat menuntut pelayanan yang layak, layaknya sebuah institusi negara, dan menuntut keadilan. Semua itu, 0,0 dimasa pemerintah ilegal Jokowi.

Dan dengan kekuatan modal pengembang - cukong disekelilingnya, tentu saja bakal banyak pengacara yang juga butuh makan siang gratis dan berbayar agar mau membelanya.

Dalihnya mereka, melakukan langkah-langkah hukum yang sebenarnya jelas upaya kriminalisasi lewat lembaga-lembaga negara, adalah "hak warganegara" bagi Jokowi.

Lah, jutaan warganegara dengan berbagai perwakilan komunitas bertanya keaslian dokumen pendidikannya yang dia gunakan untuk tujuan menguasai pemerintahan, apakah itu bukan hak?

Sebagai bagian dari penegak hukum, jelas mereka para pengacara Jokowi itu tidak lagi punya marwah dihadapan hukum.

Salam Fufufafa, 

(Budi Akbar)

👇👇

Rocky Gerung Heran: Kenapa Seseorang Yang Ngaku Lulus Dari UGM Tidak Bisa Berpikir Abstrak & Konseptual?

MURIANETWORK.COM - Pengamat politik Rocky Gerung memberikan pandangan mendalam terkait maraknya isu dugaan ijazah palsu yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rocky mengungkapkan bahwa isu hoaks, termasuk yang berkaitan dengan ijazah Jokowi, bukanlah sebuah kejahatan, melainkan akibat dari ketertutupan informasi dan kurangnya transparansi dalam sistem pemerintahan.

"Diawal saya terangkan bahwa, hoaks itu bukan kejahatan, karena dia punya fungsi untuk memancing opini publik terutama di negara-negara yang tersumbat kanal-kanal informasi. Lain kalau negara ini terbuka, nggak ada orang yang bikin hoaks. Kenapa hoaks muncul? Karena informasinya tertutup, itu soalnya," jelas Rocky Gerung.

Menurut Rocky, hoaks tidak hanya terjadi karena ada pihak yang ingin menyebarkan informasi palsu, tetapi lebih karena adanya kesenjangan dalam akses informasi.

Isu ijazah Jokowi yang hingga kini belum bisa dijelaskan secara jelas dan terbuka memicu munculnya spekulasi dan hoaks di masyarakat. 

Ketertutupan informasi terkait pendidikan Jokowi semakin memperburuk situasi dan memunculkan kecurigaan publik.

Rocky kemudian mengaitkan isu ijazah Jokowi dengan kecurigaan terhadap pemimpin yang tidak dapat berpikir abstrak atau konseptual. 

Dalam pandangannya, hal tersebut berhubungan dengan ketidakmampuan untuk menjelaskan sesuatu dengan transparansi dan logika yang jelas.

"Justru karena tadi prinsip nobless oblish maka mata seluruh mata itu mesti diarahkan dengan kecurigaan penuh pada Jokowi, itu dasarnya. Saya juga mencurigai kenapa seseorang yang lulus dari universitas tidak bisa berpikir abstrak? Tidak bisa konseptual, saya curigai," tambah Rocky.

Dengan tidak adanya klarifikasi yang memadai mengenai ijazah Jokowi, maka isu tersebut semakin berkembang dan menjadi pembicaraan publik. 

Rocky menilai bahwa dalam sebuah negara demokratis, transparansi dan kejujuran seorang pemimpin sangat diperlukan untuk membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat.

Ketidakjelasan mengenai riwayat pendidikan Jokowi hanya akan memperburuk persepsi publik tentang ketidaktransparanan pemerintah.

"Karena dia kepala negara orang tuntut kejujuran, kalau bukan kepala negara silahkan berbohong itu urusannya moral diakhirat tapi keadaan kita ingin agar semua pemimpin itu punya track record," tegas Rocky, mengingatkan pentingnya kejujuran dalam memimpin negara.

Rocky juga mengingatkan bahwa dalam sistem demokrasi, semua informasi yang menyangkut kehidupan pribadi seorang pemimpin harus dapat diakses secara terbuka untuk memastikan kredibilitas dan legitimasi pemerintahan.

Jika tidak, maka publik akan terus meragukan keabsahan informasi yang disampaikan oleh pemerintah, dan ini akan mengarah pada munculnya lebih banyak hoaks. 

Sumber: Suara