KPK Telusuri Aliran Dana ke Petinggi PBNU dalam Kasus Kuota Haji

[Ilustrasi: Aizzudin Abdurrahman alias Gus Aiz]

KPK punya alasan kuat memanggil petinggi PBNU, Aizzudin Abdurrahman. Dugaan mereka, ada aliran dana yang mengalir ke dirinya terkait kasus kuota haji. Gus Aiz begitu ia biasa disapa memang sudah memenuhi panggilan penyidik pada Selasa lalu, diperiksa sebagai saksi.

“Ada dugaan aliran kepada yang bersangkutan,” ucap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta.

Pernyataan itu disampaikannya dengan cukup lugas. Intinya, pemeriksaan ini bagian dari upaya mengusut tuntas kasus korupsi penentuan kuota haji di Kemenag untuk periode 2023-2024. Mereka ingin tahu motif, proses, dan mekanisme aliran uang yang diduga terjadi.

“Ini didalami maksudnya seperti apa, tujuannya untuk apa, kemudian bagaimana proses dan mekanisme aliran uang itu bisa terjadi,” jelas Budi.

Lalu, apakah dana itu mengalir ke institusi PBNU? Pertanyaan ini dijawab dengan hati-hati. KPK, untuk saat ini, masih fokus menelusuri kaitannya dengan Aizzudin secara pribadi. “Saat ini masih terkait dengan yang bersangkutan,” tegas Budi, tanpa mau memperluas spekulasi.

Kasus ini sebenarnya sudah berjalan cukup panjang. KPK mulai menggelar penyidikan sejak Agustus tahun lalu. Tak lama setelah itu, mereka bahkan mengumumkan angka kerugian negara yang fantastis: lebih dari Rp1 triliun. Tiga orang juga dicegah ke luar negeri, termasuk mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Nah, dari tiga nama yang dicegah, dua di antaranya kini sudah resmi berstatus tersangka. Yaqut dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex, harus mempertanggungjawabkan perannya.

Di sisi lain, DPR ternyata juga menemukan hal serupa. Pansus Hak Angket Haji sebelumnya sudah menyoroti kejanggalan, terutama soal pembagian kuota tambahan 20.000 dari Arab Saudi. Alih-alih mengikuti aturan UU yang menetapkan kuota khusus hanya 8%, Kemenag membaginya menjadi 50:50. Separuh untuk reguler, separuh lagi untuk khusus.

Pembagian ini jelas melenceng. Aturan mainnya sudah ada di Pasal 64 UU No. 8 Tahun 2019, tapi sepertinya diabaikan begitu saja. Inilah yang kemudian membuka ruang untuk praktik-praktik tak sehat.

Kini, semua mata tertuju pada perkembangan pemeriksaan Gus Aiz. Apakah aliran dana yang diduga KPK ini merupakan bagian dari skema yang lebih besar? Jawabannya masih harus ditunggu.