"Ini adalah lembaga yudikatif, Presiden Prabowo itu adalah lembaga eksekutif. Eksekutif silahkan jalankan tugasmu, yudikatif jalankan tugasmu," tegas Robert dalam keterangannya.
Robert menambahkan bahwa meskipun hal tersebut merupakan hak Nikita sebagai Warga Negara Indonesia, namun keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo.
Tuntutan Hukum untuk Nikita Mirzani
Dalam perkembangan terbaru kasus ini, jaksa Penuntut Umum telah menuntut Nikita Mirzani dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar subsider 6 bulan kurungan. Tuntutan ini diberikan karena Nikita dinilai terbukti melakukan pelanggaran Undang-undang ITE dan tindak pidana pencucian uang.
Kasus Nikita Mirzani ini terus menjadi sorotan media dan publik, terutama dengan rencana terbarunya melibatkan Presiden Prabowo dalam proses hukum yang sedang dijalaninya.
Artikel Terkait
Fadly Faisal Kenang Lula: Dia Traveling ke Eropa, Tapi Pesan Rendang
Tabung Pink di Apartemen Dharmawangsa: Kematian Lula Lahfah Tetap Jadi Misteri
Irfan Hakim Buka Suara Soal Video yang Dituduh Normalisasi Penelantaran Anak
Ammar Zoni Mohon Tak Dikembalikan ke Nusakambangan Usai Sidang