Rahasia di Balik Gugatan Cerai Raisa: Benarkah Restu Sang Ibu Jadi Biang Kerok?

Raisa Andriana dan Hamish Daud menikah pada 3 September 2017 dalam sebuah pesta pernikahan mewah yang dihadiri banyak publik figur. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putri bernama Zalina Raine Wyllie yang lahir pada tahun 2019.

Selama bertahun-tahun, pasangan ini dikenal sebagai simbol keluarga harmonis dan sukses. Mereka bahkan kerap terlibat dalam proyek bisnis bersama, seperti kafe Titik Temu di Bali dan Jakarta.

Kronologi Gugatan Cerai Raisa

Berdasarkan informasi, gugatan cerai Raisa terhadap Hamish Daud diajukan secara online melalui sistem e-court pada 22 Oktober 2025. Proses hukum tersebut telah terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (PA Jaksel).

Pihak PA Jaksel membenarkan adanya gugatan tersebut dan menyatakan bahwa sidang perdana dijadwalkan pada 3 November 2025. "Benar, sudah terdaftar. Sidang perdana akan digelar awal November. Untuk detail perkara tidak bisa kami sampaikan karena menyangkut privasi," ujar salah satu pejabat PA Jaksel.

Profil dan Karier Hamish Daud

Sebelum dikenal sebagai publik figur, Hamish Daud meniti karier di bidang arsitektur. Ia merupakan lulusan Southern Cross University, Australia, dan pernah bekerja di SAKA Architects sebelum mendirikan perusahaannya sendiri, Saka Design Group.

Selain di dunia arsitektur, Hamish juga aktif berbisnis. Ia memiliki restoran Up in Smoke, kafe Titik Temu bersama Raisa, merek pakaian anak Rise N Shine, dan terlibat di label musik Juni Records. Ia juga dikenal sebagai aktivis lingkungan dan pernah menjabat sebagai CMO di startup pengelolaan sampah Octopus.

Tanggapan Publik dan Menunggu Kepastian Hukum

Kabar perceraian ini memancing beragam reaksi dari netizen. Sebagian menyayangkan perpisahan pasangan yang dianggap sebagai "couple goals" ini, sementara yang lain mengingatkan untuk tidak mencampuri urusan pribadi artis.

Hingga saat ini, baik Raisa maupun Hamish Daud belum memberikan pernyataan resmi terkait isu perceraian dan gosip yang beredar. Publik diimbau untuk menunggu kepastian hukum dari proses persidangan dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.