CFPB memiliki tanggung jawab melindungi konsumen dari praktik tidak adil dalam produk dan layanan keuangan, termasuk layanan pembayaran cepat. Lembaga ini juga memberikan edukasi keuangan, menampung pengaduan, dan menegakkan hukum perlindungan konsumen.
Lembaga yang lahir pasca krisis keuangan 2008 ini dilengkapi berbagai unit khusus seperti penelitian, urusan masyarakat, dan pengaduan konsumen. CFPB juga wajib melapor berkala kepada Kongres AS dan diaudit untuk menjamin transparansi.
Manfaat Lembaga Pengawas Netral
Keberadaan lembaga pengawas independen seperti CFPB mampu memberikan penilaian objektif tanpa pengaruh kepentingan industri keuangan. "Dengan adanya lembaga pengawas independen, kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran bisa meningkat," jelas Deni.
Hal ini dinilai crucial untuk mendorong adopsi pembayaran digital yang lebih luas di masyarakat.
Tantangan Implementasi di Indonesia
Pembentukan lembaga pengawas netral di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, termasuk penentuan struktur dan mekanisme pengawasan yang tepat. Ketersediaan sumber daya dan keahlian yang memadai juga menjadi pertimbangan penting.
Deni menekankan perlunya keseimbangan antara pengawasan ketat dan ruang inovasi di industri pembayaran. "Kekurangan utama BI Fast adalah belum adanya CFPB dan tidak dilibatkannya Kementerian Keuangan dalam perlindungan konsumen," pungkasnya.
Artikel Terkait
26 BPR & BPR Syariah Ditangani LPS, 23 Likuidasi: OJK Sebut Proses Normal Konsolidasi
Rahasia Teh Kayu Aro: Warisan Kolonial yang Mendunia & Jadi Favorit Ratu
Tarif Listrik November 2025 Tidak Naik: Fakta Lengkap & Dampaknya
Wisatawan Asing ke Indonesia Tembus 1,39 Juta di September 2025, Malaysia Terbesar