Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2026 Tembus 5,6 Persen, Tertinggi dalam Empat Tahun, tetapi Asing Masih Jual Bersih Rp48,79 Triliun

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,6 persen secara tahunan pada kuartal pertama 2026, mencatatkan level tertinggi dalam empat tahun terakhir, namun capaian solid ini belum mampu membalikkan tren penjualan bersih investor asing di pasar saham domestik.

Ekonom CGS International Sekuritas Indonesia (CGSI), Wisnu Trihatmojo, dalam riset yang terbit pada 5 Mei 2026, menyebut produk domestik bruto riil Indonesia melampaui ekspektasi pasar. Angka tersebut sekaligus membuka peluang revisi naik terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini yang saat ini berada di level 5,1 persen.

Menurut Wisnu, pertumbuhan pada awal tahun didorong kuatnya permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah tumbuh solid secara bersamaan, sehingga mengerek impor dan menekan kontribusi ekspor neto.

“Secara keseluruhan, kami melihat faktor musiman dan berbagai inisiatif pemerintah mendukung pertumbuhan PDB kuartal I-2026 yang kuat, meski kemungkinan besar bersifat frontloaded,” tulis Wisnu dalam risetnya.

Dari sisi sektoral, pertumbuhan terutama ditopang sektor akomodasi dan makanan-minuman, konstruksi, serta perdagangan besar. Sementara itu, output manufaktur mulai melambat akibat lemahnya industri berbasis pertambangan.

Meski demikian, CGSI memperingatkan sejumlah risiko yang berpotensi menekan pertumbuhan ke depan. Salah satu yang paling diwaspadai adalah kenaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi dan keterbatasan fiskal pemerintah. Wisnu menilai konflik berkepanjangan di Selat Hormuz meningkatkan peluang kenaikan harga Pertamax atau RON 92. Bahkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia disebut telah memberi sinyal terkait kemungkinan penyesuaian harga tersebut.

“Pertamax merupakan komponen inflasi yang cukup sensitif karena memiliki porsi sekitar 8 persen dari total konsumsi bahan bakar transportasi,” ujar dia.

Meskipun pemerintah berkomitmen tidak menaikkan harga Pertalite dan biosolar, kenaikan harga Pertamax tetap dinilai dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga.

Di sisi lain, CGSI menilai pertumbuhan belanja pemerintah sebesar 21,8 persen secara tahunan pada kuartal I-2026 sulit dipertahankan. Lonjakan itu sebagian dipengaruhi basis rendah pada tahun lalu dan implementasi awal program Makan Bergizi Gratis. Menurut Wisnu, upaya efisiensi anggaran yang mulai berjalan pada kuartal II-2026 juga berpotensi mempersempit ruang stimulus fiskal, padahal belanja pemerintah selama ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi.

CGSI mencatat Indonesia sebagai negara net importir minyak dengan nilai sekitar 2 persen terhadap PDB. Setiap kenaikan harga minyak 10 persen diperkirakan dapat memangkas pertumbuhan ekonomi sekitar 0,1 poin persentase per tahun melalui pelemahan ekspor neto.

Namun, kebijakan pemerintah yang berorientasi menjaga pertumbuhan dinilai mampu meredam dampak lonjakan harga minyak terhadap konsumsi domestik. Kontrol harga BBM dan pembebasan bea impor tertentu membantu menjaga inflasi agar tidak menggerus daya beli masyarakat. Langkah tersebut, menurut CGSI, memiliki konsekuensi terhadap stabilitas makroekonomi, termasuk tekanan pada nilai tukar rupiah dan posisi fiskal pemerintah. Dalam riset tersebut, rupiah tercatat berada di kisaran Rp17.425 per dolar AS.

Dari sisi pasar modal, Wisnu mengatakan percepatan pertumbuhan ekonomi sejauh ini belum berhasil mendorong arus masuk dana asing ke pasar saham Indonesia. Sepanjang tahun berjalan, investor asing tercatat masih membukukan jual bersih sekitar 2,8 miliar dolar AS, atau setara dengan Rp48,79 triliun, di seluruh pasar saham domestik.

Padahal, pertumbuhan nominal PDB Indonesia sebesar 9,2 persen secara tahunan pada kuartal I-2026 dinilai sejalan dengan pertumbuhan pendapatan korporasi dan percepatan laba bersih inti emiten.

“Investor asing kemungkinan akan lebih menghargai keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas, yakni ketika depresiasi rupiah tidak menggerus capital gain,” tulis Wisnu.

Karena itu, CGSI menilai kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia masih mungkin diperlukan untuk menahan pelemahan rupiah. Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu menjaga kesehatan anggaran negara, termasuk melalui rasionalisasi belanja program Makan Bergizi Gratis.