Ekonom: Konflik Timur Tengah Perkuat Urgensi Insentif Kendaraan Listrik

JAKARTA – Konflik di Timur Tengah lagi-lagi mengguncang pasar energi global. Ketidakpastian pasokan minyak ini, menurut sejumlah pengamat, harus jadi alarm keras bagi Indonesia. Soalnya, kita masih sangat bergantung pada bahan bakar minyak impor. Nah, di tengah situasi seperti ini, ada satu opsi yang dinilai makin mendesak: memperkuat insentif untuk kendaraan listrik.

Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pasaribu, angkat bicara soal ini pada Minggu (29/3/2026).

"Dalam kondisi seperti ini, mengurangi ketergantungan pada BBM menjadi semakin mendesak," ujarnya.

Menurut Joshua, langkah konkret yang bisa diambil ya dengan memperkuat insentif pembelian kendaraan listrik. Gangguan geopolitik, terutama yang mengancam jalur Selat Hormuz, bikin semua negara waspada. Jangan main-main, selat itu dilewati sekitar 20 juta barel minyak per hari pada 2024, atau setara dengan seperlima konsumsi minyak dunia!

Dampaknya sudah terasa. Di Maret 2026 ini, pasokan minyak global disebut turun drastis, sekitar 8 juta barel per hari. Harga minyak jenis Brent pun masih bertengger di level 108 dolar AS per barel per 27 Maret lalu. Situasi yang bikin ciut, tentunya.

Joshua lantas mencontohkan kebijakan pemerintah tahun 2025 yang cukup jitu. Waktu itu, pemerintah memberikan keringanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggungnya untuk mobil listrik roda empat dengan kandungan lokal minimal 40%. Kebijakan itu berlaku hingga Desember 2025.

"Kebijakan tersebut dinilai efektif dalam mendorong pembentukan pasar kendaraan listrik sekaligus mempercepat pengembangan ekosistem industri," kata Joshua.