Rencana pemerintah menghidupkan kembali BUMN di sektor tekstil menuai sorotan. Bukan tanpa alasan, langkah ini dianggap berisiko oleh beberapa pengamat. Mereka lebih menekankan pentingnya menyelamatkan industri yang sudah ada ketimbang membuat badan usaha baru.
Danang Widoyoko dari Transparency International Indonesia (TII) punya pandangan keras soal ini. Menurutnya, masuknya negara ke bisnis tekstil justru kurang tepat.
"Jadi ini sangat berisiko. Kemudian yang kedua, untuk apa juga negara masuk mengurusi tekstil," ujarnya.
Ia menambahkan, "Justru sebetulnya yang dibutuhkan adalah kebijakan untuk memberikan insentif atau insentif kepada industri tekstil yang sudah ada dan sekarat kemarin."
Pernyataan itu disampaikannya pada Minggu (18/1). Bagi Danang, akar masalahnya jelas: impor yang tak terkendali. Selama perdagangan lintas batas tak dibenahi, percuma saja mengucurkan dana besar untuk BUMN baru.
"Problemnya ini kan impor jor-joran. Impor yang pada akhirnya mematikan industri kita," tegasnya.
Di sisi lain, Herry Gunawan dari NEXT Indonesia Center sependapat. Ia melihat tak ada urgensi mendesak untuk membangun BUMN tekstil saat ini. Apalagi, kita punya pelajaran dari PT Industri Sandang Nusantara. BUMN terdahulu itu akhirnya kalah bersaing, merugi, dan bubar pada 2023.
"Menurut saya, rencana pemerintah membentuk BUMN di bidang pertekstilan tidak ada urgensinya," kata Herry.
Ia khawatir, jika BUMN baru ini masuk hingga ke hilir misalnya memproduksi pakaian jadi bukan solusi yang didapat. Justru tekanan baru bagi industri dalam negeri yang sedang terimpit.
Artikel Terkait
Purbaya Tegaskan Dana Transfer ke Daerah untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar Tak Dipotong
Pefindo Pangkas Peringkat PTPP, Prospek Negatif Mengintai
Dana IPO RATU Rp212 Miliar Ludes, Terbesar Disuntikkan ke Anak Usaha
KKP Siapkan Ribuan Sertifikat untuk Jaga Ekspor Udang ke AS