Investasi Kawasan Industri Tembus Rp 6.744 Triliun, Tapi Masih Terganjal Izin

Realitas investasi di kawasan industri Indonesia pada 2025 ternyata cukup menggembirakan. Menurut catatan Kementerian Perindustrian, angka realisasinya mencapai Rp 6.744,58 triliun. Kalau dibandingin sama tahun sebelumnya, ada kenaikan sekitar 9,26 persen dari yang sebelumnya Rp 6.173 triliun.

Data itu diungkap dalam materi kinerja industri manufaktur yang dirilis awal Januari lalu. Tak cuma nilai investasi yang naik, jumlah kawasan industrinya sendiri bertambah jadi 175 buah. Itu artinya naik 5,24 persen. Yang lebih menarik lagi, lapangan kerja di sektor ini ikut terdongkrak. Ada sekitar 2,35 juta orang yang bekerja di kawasan industri, meningkat 15 persen dari akhir 2024.

Perusahaan yang beroperasi di dalamnya juga bertambah, walau tipis, sekitar 1,12 persen menjadi hampir 12 ribu perusahaan. Sementara luas lahannya meluas hingga 89.235 hektare.

Namun begitu, persebarannya masih belum merata.

"Mayoritas kawasan industri masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu 59,4 persen atau 104 kawasan. Di luar Jawa baru 40,6 persen, setara dengan 71 kawasan," jelas Tri Supondy, Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin.

Merespon hal itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut sedang ada upaya untuk mendorong pembentukan kawasan industri baru yang nantinya bisa diarahkan menjadi Proyek Strategis Nasional atau Kawasan Ekonomi Khusus. Tentu saja, arahnya harus selaras dengan fokus pemerintah seperti ketahanan pangan, energi, dan kesehatan.

"Kita akan mengupayakan pembentukan kawasan industri yang syukur-syukur bisa kita arahkan jadi PSN atau KEK, tergantung dari tematik kawasan tersebut. Agar bisa jadi PSN atau KEK, tapi memang harus jadi in-line kebijakan kita, misalnya kebijakan ketahanan energi, pangan, kesehatan," tambahnya.

Kontribusinya terhadap perekonomian nasional pun tak main-main. Hingga kuartal ketiga 2025, kawasan industri dan perusahaannya menyumbang 9,44 persen terhadap PDB.

Tantangan yang Masih Mengganjal

Di balik angka-angka yang positif, tantangan klasik ternyata masih ada. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Akhmad Ma’ruf Maulana, menyoroti soal tata ruang. Menurutnya, banyak proyek bahkan yang berstatus PSN masih terhambat izin PKKPR atau KKPR. Padahal, sudah ada mandat percepatan dari pemerintah.

Masalahnya, sering terjadi ketidaksinkronan antara Rencana Tata Ruang Wilayah dengan kebijakan sektoral. Akibatnya? Investor harus menunggu lebih lama.

“Tata ruang adalah urat nadi kawasan industri. Selama perizinan dasar belum sinkron, percepatan investasi akan selalu tertahan. Ini harus menjadi fokus penyelesaian lintas kementerian di 2026,” tegas Ma’ruf.

Kendala lain datang dari sisi utilitas. Pasokan listrik dan harga gas untuk industri belum sepenuhnya sesuai kebutuhan. Beberapa kawasan juga masih bermasalah dengan akses logistik, yang ujung-ujungnya bikin biaya produksi membengkak.

Meski begitu, 2025 juga jadi tahun di mana transformasi digital dan hijau mulai terasa. Mulai dari penerapan digital estate, pemanfaatan AI, sampai integrasi sistem perizinan menunjukkan kemajuan tata kelola.

Geliat investasi asing juga terlihat, terutama dari Jepang, Singapura, China, hingga Eropa Timur. Minat mereka berfokus pada sektor-sektor masa depan: baterai dan mobil listrik, energi terbarukan, pusat data, dan manufaktur teknologi tinggi.

Sepanjang tahun lalu, HKI aktif mendorong pembentukan satgas percepatan, memperluas fasilitas kemudahan investasi, dan mengawal inisiatif lintas kementerian. Mereka juga membuka kerja sama dengan sejumlah negara untuk memastikan kawasan industri Indonesia masuk dalam rantai pasok global.

Memasuki 2026, optimisme itu tetap ada. Pergeseran rantai pasok global dan relokasi industri dari Asia Timur membuka peluang besar. Apalagi permintaan untuk produk manufaktur teknologi tinggi terus meningkat.

“Jika hambatan tata ruang dan utilitas bisa dituntaskan, 2026 dapat menjadi tahun percepatan investasi. Kawasan industri berpotensi menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi menuju target 8 persen. Kami optimistis bahwa di bawah komando Presiden Prabowo Subianto, Indonesia pasti bisa mengejar pertumbuhan ekonomi," pungkas Ma’ruf.