Mantan Dubes Kritik Board of Peace Trump: Tak Ada Peta Jalan Kemerdekaan Palestina

JAKARTA, KOMPAS.TV Komitmen Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump soal Palestina dipertanyakan. Kritik itu datang dari mantan Dubes RI untuk Tunisia, Ikrar Nusa Bhakti. Menurutnya, lembaga yang diikuti Presiden RI Prabowo Subianto itu gagal menampung suara politik Palestina yang sesungguhnya.

Pertemuan perdana BoP di Washington, Kamis (19/2) lalu, jadi sorotan. Ikrar menyebut, dalam pertemuan itu tak ada sama sekali peta jalan menuju kemerdekaan Palestina yang digariskan. Cuma itu? Tidak. Mantan diplomat kita ini juga menyoroti hal lain yang ia anggap problematik.

BoP, katanya, tidak mengakui secara eksplisit adanya penjajahan dan genosida di tanah Palestina. Nah, ini yang bakal jadi soal. Bagaimana mungkin rekonstruksi Gaza akan dilakukan, sementara status wilayah itu sebagai bagian dari Palestina saja tidak diakui? Jelas ini berpotensi menimbulkan masalah besar ke depannya.

Kekhawatiran itu ia sampaikan dengan blak-blakan dalam program "Bola Liar" KompasTV, Jumat (20/2).

"Adakah dalam BoP itu roadmap untuk kemerdekaan Palestina? Nggak ada, itu yang kemudian kita khawatirkan. Kalau dikatakan KSAD bahwa nanti yang kita kirim tentara untuk zeni, pertanyaan saya, dia mau bangun di mana?"

Suaranya terdengar skeptis. Ia melanjutkan dengan nada penuh tanya,

"Buat saya, Gaza itu tanah masyarakat Palestina, bukan tanah Israel, bukan tanah (Jared) Kushner, anak mantu Trump. Katanya Trump, nanti kita sediakan anggaran 70 miliar USD, where's the money come from? Dan itu juga tanah siapa mau dia bangun seenaknya?"

Di sisi lain, ada pernyataan dari pihak Istana yang mencoba meluruskan. Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Respiratori Saddam Al-Jihad menyebut bahwa BoP juga diisi perwakilan Palestina. Tapi bagi Ikrar, argumen ini tidak menjawab pokok persoalan.

Menurut analisisnya, komite dalam BoP itu tidak mewakili Otoritas Palestina. Padahal, Otoritas Palestinalah representasi politik resmi negara tersebut. Jadi, kehadiran beberapa nama di dalamnya, dalam pandangan Ikrar, tetap tidak mengakomodasi kepentingan politik Palestina yang sah.

Kritik dari sang mantan dubes ini menyiratkan kegelisahan yang lebih dalam. Ia sepertinya meragukan kesungguhan dan arah dari inisiatif perdamaian yang digagas Trump tersebut, terutama menyangkut masa depan rakyat Palestina.