Jembatan 47 Km Melaka-Dumai: Ambisi Penyambung Dua Negara yang Menuai Polemik

Pemerintah Melaka punya rencana yang cukup ambisius: membangun jembatan sepanjang 47 kilometer yang bakal menyambungkan wilayahnya dengan Dumai di Indonesia. Bayangkan, dari Pengkalan Balak di Masjid Tanah, Melaka, langsung menyeberangi Selat Malaka. Untuk memulai langkah awal ini, mereka sudah menyiapkan anggaran sekitar RM 500 ribu, atau setara Rp 2,04 miliar, khusus buat mendanai studi kelayakannya.

Dana itu rencananya akan diserahkan pada perusahaan konsultan. Tugas mereka nggak main-main, yaitu mengkaji proyek dari berbagai sisi, mulai dari teknis, ekonomi, sampai urusan logistik yang rumit.

Menurut Ketua Menteri Melaka, Ab Rauf Yusoh, rencana ini punya momentumnya sendiri. Pasalnya, saat ini ada lahan seluas 5.000 hektare di kawasan Masjid Tanah yang sedang disiapkan untuk diubah jadi kawasan industri baru. Rauf yakin, kehadiran jembatan ini bakal memberi dampak positif dan mendongkrak perekonomian Melaka ke level yang lebih baik.

Di sisi lain, persiapan di Indonesia juga sudah bergulir. Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai, bersama Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), bahkan sudah menggelar pertemuan khusus atau focus group discussion (FGD) di Dumai pada Rabu (22/10) lalu. Pertemuan itu membahas banyak hal krusial, mulai dari kajian finansial, dampak lingkungan, tata kelola, hingga aspek sosial. Dari pembahasan tersebut, muncul optimisme bahwa proyek Jembatan Dumai-Melaka ini punya potensi besar untuk mempererat hubungan kedua negara, terutama di bidang ekonomi dan transportasi.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Toharudin, menyampaikan dukungan penuh.

“Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendukung penuh studi kelayakan ini sebagai upaya memperkuat konektivitas regional dan membuka jalur strategis baru bagi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di pesisir Riau, khususnya Bengkalis dan Dumai,” ujarnya.

Dia meyakini, jembatan ini akan menjadi akselerator bagi perekonomian masyarakat pesisir Riau.

Namun begitu, di Malaysia sendiri, rencana megah ini tidak lepas dari sorotan dan kritik.

Suara penolakan datang dari kalangan oposisi. Ketua oposisi Melaka, Yadzil Yaakub, secara terbuka mempertanyakan tujuan dan kelayakan proyek ini. Baginya, logika pendanaannya saja sudah bermasalah.

“Kenyataannya, belanja pemerintah Melaka sangat bergantung pada bantuan Putrajaya. Jika untuk memperbaiki jalan negara bagian saja kita memerlukan bantuan federal, bagaimana mungkin kita mendanai pembangunan jembatan yang melintasi Selat Malaka?” kata Yadzil.

Yadzil juga meragukan manfaat ekonominya. Dia menilai wilayah tujuan jembatan di Indonesia, yaitu Dumai, bukanlah pusat ekonomi utama. Alhasil, kemungkinan besar imbal hasil yang didapat Melaka nantinya akan sangat minim.

“Dan jika konsesi itu gagal, pemerintah pada akhirnya akan dipaksa menyelamatkan proyek tersebut dengan dana publik. Dalam semua skenario, rakyatlah yang menjadi korban,” tambahnya.

Jadi, meski di atas kertas terlihat menjanjikan dan sudah didukung studi awal, proyek jembatan penghubung dua negara ini masih harus melewati jalan panjang. Perdebatan antara potensi ekonomi dan beban finansial tampaknya akan terus menghangat.