276 Dapur Darurat BGN Hidupkan Harapan di Sumatera, Target Nasional Mundur ke 2026

Untuk menangani dampak bencana di Sumatera, Badan Gizi Nasional mengalihfungsikan 276 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Saat ini, seluruh unit tersebut berperan sebagai dapur umum yang bertugas menyediakan makanan bagi warga yang terdampak.

Menurut rincian dari Kepala BGN, Dadan Hindayana, distribusinya tersebar di tiga provinsi. Di Aceh ada 81 SPPG yang aktif, Sumatera Utara menyumbang 129 unit, dan Sumatera Barat mengoperasikan 66 SPPG.

“Jadi total seluruhnya ada 276 SPPG yang masih melayani pengungsi,”

kata Dadan saat ditemui di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu lalu.

Soal pendanaan, pola yang dipakai ternyata masih mengikuti mekanisme reguler. Dadan menegaskan, tidak ada tambahan anggaran khusus yang dikucurkan untuk situasi darurat ini. “Anggarannya anggaran normal,” tegasnya. Memang, dana rutin selalu dialirkan ke SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis. Namun begitu, ketika bencana melanda, sasaran bantuan diperluas. Bukan cuma anak-anak, melainkan seluruh warga yang menjadi korban.

“Tapi ketika terjadi bencana, tidak hanya anak-anak yang kita lakukan bantuan, tapi seluruh masyarakat yang mengalami musibah. Jadi harus kita layani,”

ujar Dadan.

Untuk sementara, jatah makan yang diberikan tetap satu kali sehari per orang. Apakah nanti akan ditambah? Dadan bilang, itu semua bergantung pada kondisi di lapangan. “Nanti kita lihat sesuai kebutuhan,” katanya.

Target 82,9 Juta Penerima Manfaat Mundur Jadi Maret 2026

Di sisi lain, ada kabar tentang penundaan target program MBG. Pemerintah memundurkan capaian 82,9 juta penerima manfaat dari rencana awal Desember 2025 menjadi sekitar Maret atau April 2026. Apa penyebabnya?

Dadan mengaku, tantangan terberat justru ada di wilayah aglomerasi atau perkotaan padat penduduk. “Tentu saja (tantangannya di wilayah aglomerasi), karena jumlah penduduk itu ada di aglomerasi,” tuturnya. Menurutnya, dari angka 82,9 juta itu, warga di daerah terpencil hanya sekitar 3 juta. Sebagian besar justru terkonsentrasi di kawasan perkotaan.

Targetnya, pada Desember 2025 nanti sudah terbentuk 20.000 SPPG. Sayangnya, hingga kini baru 16.630 unit yang beroperasi. Dadan juga berharap 170 SPPG di wilayah terpencil bisa berdiri pada akhir tahun ini, dari total rencana 8.200 unit.

“Dalam dua bulan berikutnya, di Januari–Februari, kemungkinan besar seluruh SPPG sudah akan terbentuk. Sehingga Maret atau April 82,9 juta sudah bisa,”

jelasnya optimis.

Persoalan lain yang mengemuka adalah sertifikasi. Dari ribuan SPPG yang berjalan, baru 3.223 unit yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. “Baru 3.223 SPPG dari 16.630 SPPG,” aku Dadan. Pemerintah sendiri menargetkan percepatan pemenuhan sertifikasi ini sebagai prioritas, agar manfaat MBG bisa lebih merata dirasakan mulai tahun depan.

Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas, menyoroti hal ini. Ia menyebut percepatan itu tercermin dalam implementasi Perpres 115 Tahun 2025 tentang tata kelola MBG, termasuk akselerasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

“Jadi ada 13 peraturan turunan: 1 Peraturan Menteri Keuangan, 1 Peraturan Menko Pangan, sudah, tinggal nanti penyesuaian Perpres di dalam aturan-aturan yang 13 yang sudah ada di BGN tadi. SPPG 3T kita percepat, sudah percepatan SLHS dan pemenuhan tenaga ahli gizi,”

papar Zulhas.