PNBP Kementerian ATR/BPN Tembus Rp 2,63 Triliun, Torehkan Tren Positif

Realisasi PNBP Kementerian ATR/BPN Tembus Rp 2,63 Triliun

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengumumkan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah mencapai Rp 2,63 triliun per 12 November 2025. Angka ini telah menyerap 82,12 persen dari target yang ditetapkan untuk tahun ini.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR, Dalu Agung Darmawan, menyatakan bahwa realisasi PNBP ini menunjukkan tren positif. Secara nilai rupiah, penerimaan tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya.

“Pencapaian ini menggambarkan perkembangan yang baik, meskipun upaya percepatan tetap diperlukan untuk memastikan hasil yang optimal di akhir tahun,” jelas Darmawan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (17/11).

Darmawan memaparkan bahwa realisasi dan proyeksi PNBP ATR/BPN dalam lima tahun terakhir terus menunjukkan grafik yang positif. Meski sempat terdampak pandemi pada 2021, performa penerimaan dari 2022 hingga 2024 secara konsisten berada pada level yang optimal.

Untuk tahun 2025, pemerintah menargetkan PNBP sebesar Rp 3,2 triliun. Target ini disusun dengan mempertimbangkan potensi layanan di sektor pertanahan dan tata ruang, serta didorong oleh langkah optimalisasi layanan.

Namun, realisasi penerimaan hingga akhir tahun 2025 diproyeksikan mencapai sekitar Rp 3,13 triliun, atau 97,66 persen dari target. Proyeksi ini turut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya stabil, yang berimbas pada transaksi properti dan tanah.

Layanan Pertanahan dengan Realisasi PNBP Tertinggi

Berikut adalah rincian lima layanan pertanahan dengan kontribusi PNBP tertinggi yang juga mengalami peningkatan dari tahun 2024 ke 2025:

• Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah: Realisasi 2025 sebesar Rp 750,15 miliar, meningkat dari Rp 642,13 miliar pada 2024.
• Pendaftaran Hak Tanggungan: Realisasi 2025 sebesar Rp 430,61 miliar, naik dari Rp 426,48 miliar pada 2024.
• Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai: Realisasi 2025 sebesar Rp 462,85 miliar, turun dari Rp 516,46 miliar pada 2024.
• Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah: Realisasi 2025 sebesar Rp 312,21 miliar, meningkat dari Rp 280,07 miliar pada 2024.
• Pengecekan Sertifikat: Realisasi 2025 sebesar Rp 134,66 miliar, naik dari Rp 131,06 miliar pada 2024.