India Minta WhatsApp Tunda Fitur Username, Khawatir Picu Gelombang Penipuan Baru

Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi India (MeitY) meminta WhatsApp menunda peluncuran fitur username di negara tersebut. Kekhawatiran utama pemerintah India adalah fitur itu akan meningkatkan anonimitas pengguna, sehingga mempermudah penipuan online, phishing, dan modus digital arrest scam yang tengah marak di sana.

Dalam somasi yang dikirimkan ke Meta, induk usaha WhatsApp, MeitY juga menyoroti potensi peningkatan serangan impersonasi. Dengan fitur username, pelaku bisa menghubungi korban tanpa perlu menunjukkan nomor telepon asli, sehingga lebih mudah menyamar sebagai tokoh publik, lembaga keuangan, atau instansi pemerintah.

Digital arrest scam adalah modus penipuan yang belakangan meresahkan warga India. Pelaku berpura-pura sebagai aparat penegak hukum polisi, petugas bea cukai, bahkan hakim melalui panggilan video. Korban diyakinkan bahwa mereka sedang dalam "penahanan digital" karena diduga terlibat kasus hukum, lalu ditekan mentransfer uang untuk menghindari "penangkapan" fiktif. Perdana Menteri Narendra Modi bahkan secara khusus memperingatkan warganya soal modus ini pada Oktober 2024.

Fitur username memungkinkan pengguna WhatsApp mengambil nama unik berawalan @ sebagai identitas utama, sehingga bisa memulai percakapan dengan orang baru tanpa perlu membagikan nomor telepon pribadi. Nomor telepon tetap wajib untuk mendaftar akun, tetapi tidak lagi otomatis terlihat oleh kontak baru saat kontak pertama kali. World Population Review mengestimasi ada sekitar 853,8 juta pengguna WhatsApp di India pada 2026. Hingga artikel ini ditayangkan, fitur username belum tersedia untuk pengguna di India.

Kronologi Singkat

WhatsApp mengumumkan peluncuran bertahap fitur username secara global, termasuk untuk India, pada Senin, 29 Juni 2026. Dua hari kemudian, Rabu, 1 Juli 2026, MeitY mengirim somasi ke Meta, memerintahkan penundaan fitur hingga proses konsultasi rampung dan meminta penjelasan detail dalam tiga hari. Delegasi Meta bertemu pejabat MeitY pada Jumat, 3 Juli 2026, untuk membahas somasi tersebut. Pemerintah India kemudian memberi tambahan waktu tiga hari kepada Meta pada Senin, 6 Juli 2026, dengan tenggat baru jatuh pada 9 Juli 2026. Meta meyakinkan pemerintah bahwa fitur ini tidak akan digulirkan di India sampai pembahasan selesai.

Somasi MeitY didasarkan pada UU Teknologi Informasi India (IT Act) 2000 serta Peraturan Pedoman Perantara dan Kode Etik Media Digital 2021. Pemerintah mengklasifikasikan WhatsApp sebagai "significant social media intermediary" platform dengan lebih dari lima juta pengguna terdaftar di India sehingga tunduk pada kewajiban due diligence tertentu.

Meta mengklaim sudah membangun banyak lapisan perlindungan pada fitur ini. Juru bicara WhatsApp mengatakan, "Kami telah membangun beberapa lapisan pertahanan terhadap penipuan pada Username." Nomor telepon tetap wajib untuk memakai aplikasi, dan pengguna lain harus tahu persis username seseorang untuk bisa mengirim pesan, karena tidak ada fitur pencarian atau direktori username di dalam aplikasi. Langkah pencegahan lain yang diklaim Meta antara lain membatasi jumlah kontak baru yang bisa dihubungi lewat username dalam periode tertentu, memblokir upaya berulang menebak username seseorang, serta sistem deteksi pola impersonasi. Meta juga sudah "mereservasi" username milik tokoh publik, pesohor, lembaga pemerintah, dan akun terverifikasi Meta lainnya termasuk variasi nama yang mirip agar hanya bisa diklaim pemilik sah.

Langkah MeitY mengantisipasi fitur username di WhatsApp bukan permintaan pertama. Awal Juni 2026, India sempat memblokir sementara Telegram dengan alasan serupa anonimitas pengguna dinilai dimanfaatkan untuk kasus kebocoran soal ujian NEET (ujian masuk kedokteran di India). Telegram sempat menggugat pemblokiran itu ke Pengadilan Tinggi Delhi, namun kalah. Selain WhatsApp, MeitY dilaporkan turut mengirim somasi serupa ke Telegram dan Signal terkait fitur username yang sudah lebih dulu ada di kedua aplikasi tersebut.