Revisi UU Hak Cipta: AKSI & VISI Bahas Royalti Musik dan Solusinya di DPR RI

Pandangan dan Ekspektasi VISI dalam Penyelesaian Royalti

Di kubu VISI, Ariel NOAH menyampaikan harapannya agar pertemuan ini dapat mengikis kesalahpahaman seputar royalti musik dan mempercepat terwujudnya solusi konkret. Dengan berkumpulnya semua pihak, ia berharap tidak ada lagi miskomunikasi dan informasi dapat tersampaikan secara utuh.

Ariel menekankan komitmen VISI untuk tunduk dan patuh pada keputusan pemerintah yang bertindak sebagai penengah. Ia menegaskan bahwa sejak awal, VISI meminta kehadiran pemerintah untuk menetapkan keputusan yang benar, dan apapun hasilnya nanti akan mereka ikuti.

Akar Permasalahan Royalti Musik di Indonesia

Pertemuan di DPR ini menjadi puncak dari polemik tata kelola royalti musik yang berlangsung lama. Polarisasi di kalangan muslis terbagi dalam dua organisasi: AKSI yang berdiri pada Juli 2023 untuk memperjuangkan hak komposer, dan VISI yang dibentuk pada Februari 2025 sebagai wadah bagi penyanyi dan pelaku pertunjukan.

Inti permasalahan terletak pada perbedaan pandangan mengenai sistem pemungutan dan distribusi royalti, terutama untuk hak pertunjukan. AKSI aktif mengusung sistem lisensi langsung yang memungkinkan komposer menarik royalti langsung dari pengguna karya tanpa perantara.

Sebaliknya, VISI lebih mendukung sistem terpusat satu pintu melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Mereka berargumen bahwa sistem ini memberikan kepastian hukum dan kemudahan akses bagi para pengguna musik. Sebagai langkah hukum, VISI juga telah mengajukan uji materiil terhadap UU Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi untuk memperjelas pasal-pasal yang dianggap multitafsir.