Dalam praktiknya, terjadi penyimpangan dimana kuota tambahan 20.000 tersebut dibagi menjadi 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk khusus. Tindakan inilah yang diduga sebagai perbuatan melawan hukum yang sedang diselidiki oleh KPK.
Dampak Penyimpangan Pembagian Kuota Haji
Pembagian yang tidak sesuai aturan ini memiliki implikasi finansial yang signifikan. Dengan dialokasikannya 10.000 kuota untuk haji khusus, maka penerimaan dana yang dikumpulkan dari kuota ini menjadi jauh lebih besar.
Hal ini terjadi karena biaya penyelenggaraan haji khusus secara nominal lebih tinggi dibandingkan dengan haji reguler. Peningkatan penerimaan dana inilah yang diduga menjadi titik awal dari terjadinya tindak pidana korupsi dalam kasus ini.
Peran Travel Haji dalam Investigasi
Sebagai bagian dari proses penyelidikan, KPK telah meminta keterangan dari berbagai pihak, termasuk sejumlah agen travel haji. Keterangan dari para penyelenggara perjalanan haji ini dinilai krusial untuk melacak bagaimana kuota tambahan tersebut didistribusikan.
Pembagian kuota kepada travel haji didasarkan pada kapasitas dan skala masing-masing perusahaan. Travel yang besar mendapatkan porsi kuota yang lebih banyak, sementara travel yang lebih kecil mendapatkan jatah yang lebih sedikit, hingga total kuota khusus terpenuhi.
Selain itu, terdapat variasi harga yang diterapkan oleh setiap travel haji untuk kuota khusus ini. Perbedaan harga antar travel ini juga menjadi salah satu fokus pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK.
Artikel Terkait
Tips Mencari Tempat Makan Halal di Manado: Hindari Restoran Minahasa
DJ Bravy dan Erika Carlina Putus, Ini Alasan Sebenarnya yang Bikin Heboh
Hasil Drawing Piala Asia Wanita U-20 2026: Duel Sengit Korut Vs Korsel, Ini Jadwal & Grupnya
KPK Turun Tangan Usut Korupsi Kuota Haji 2024, Berangkat ke Arab Saudi