Kebijakan penyederhanaan rupiah ini bertujuan untuk beberapa hal krusial, yaitu menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, mempertahankan nilai rupiah agar tetap stabil, serta meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah di kancah internasional.
Rencana Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah atau Redenominasi merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2027, sesuai dengan roadmap yang telah ditetapkan pemerintah.
Putusan MK Terkait Redenominasi
Kebijakan ini semakin kuat pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Gugatan yang berkaitan dengan wacana redenominasi rupiah Rp1.000 menjadi Rp1 ini diajukan oleh Zico LDS sebagai pemohon dalam perkara nomor 94/PUU-XXIII/2025.
Putusan penolakan tersebut dibacakan langsung oleh Ketua MK, Suhartoyo, pada Kamis (17/7/2025). Dalam putusannya, Suhartoyo menyatakan, "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," yang sekaligus mengukuhkan jalan bagi pelaksanaan redenominasi.
Artikel Terkait
Prabowo Tinjau Huntara di Aceh Tamiang, Lanjutkan Perjalanan Panjang dari Tapanuli
Menhub Dorong Pelindo Bentuk Perusahaan Khusus untuk Pelabuhan Penumpang
Dua Preman Penguasa Wilayah di BKT Diciduk, Bawa Pisau dengan Alasan Konyol
Taktik Jatinegara Sukses Lancarkan Arus Mudik Tahun Baru 2026