Gaji 2.104 Honorer Jambi Terancam? Ini Janji Terbaru DPRD untuk 2026

Permasalahan dan Keresahan Honorer Non-Database

Sebanyak 2.104 tenaga honorer di Pemprov Jambi saat ini dilanda keresahan. Kegagalan mereka untuk masuk dalam seleksi CPNS maupun PPPK pada 2024 membuat nasib dan kepastian pembayaran gaji mereka mengambang.

Kelompok honorer ini terdiri dari berbagai kategori, mulai dari yang gagal dalam seleksi CPNS, tidak memenuhi syarat administrasi, hingga mengalami kendala teknis seperti akun sistem yang terkunci.

Komitmen DPRD Memperjuangkan Regulasi

Sebagai politisi PDI Perjuangan, Samsul Ridwan mengingatkan pemerintah daerah untuk tetap menjaga pos anggaran belanja bagi tenaga honorer yang masih aktif bekerja. Pengawasan ketat terhadap kesiapan anggaran diperlukan agar tidak terjadi kekosongan pembayaran ketika regulasi dari pemerintah pusat akhirnya diterbitkan.

"Ada 2.104 orang honorer yang nasibnya belum jelas. Jangan sampai mereka yang sudah lama mengabdi ini terkatung-katung tanpa kepastian. Kami di DPRD akan terus memperjuangkan agar regulasi segera ada, sehingga mereka bisa diakomodir sesuai kebutuhan daerah," tegas Samsul.

Dengan komitmen dari DPRD ini, diharapkan para tenaga honorer non-database BKN di Jambi dapat memperoleh kepastian hukum dan finansial untuk kelangsungan hidup dan pengabdian mereka.