Nasib 2.104 Honorer Non-Database BKN di Jambi: DPRD Jamin Anggaran Gaji 2026

Sebanyak 2.104 tenaga honorer non-database BKN di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi masih menunggu kepastian nasib mereka. Status mereka belum jelas setelah tidak terakomodasi dalam pengangkatan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2024.

Meski demikian, DPRD Provinsi Jambi memastikan bahwa alokasi anggaran untuk gaji para honorer non-database ini tetap akan tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.

Kepastian Anggaran Gaji Honorer Jambi

Wakil Ketua DPRD Jambi, Samsul Ridwan, menegaskan bahwa dewan akan mengawal ketersediaan anggaran gaji untuk tenaga honorer. Ia meminta para honorer untuk tidak panik mengenai isu pembayaran gaji di tahun 2026.

"Soal gaji tenaga honorer jangan khawatir, kami di DPRD akan mengawal agar anggarannya tetap siap pakai," ujar Samsul Ridwan di Jambi, Rabu (29/10).

Dia menjelaskan bahwa upah honorer tersebut saat ini berada di luar pos anggaran yang tercantum dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk tahun 2026. Penggunaan anggaran ini memerlukan aturan khusus dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).